HELOINDONESIA.COM - Sejumlah partai politik mewacanakan menggulirkan Hak Angket dan Pansus terhadap pemerintahan Jokowi terkait penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 2024 yang diduga sarat dengan kecurangan.
Paatai-partai yang bakal meluncurkan Hak Angket itu adalah pendukung Capres dan Cawapres 01 dan 03 yang merasa dirugikan akibat kecurangan yang dinilai Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
Bagaimana hitung-hitungan peluang dan tekad parpol-parpol dari beberapa fraksi di DPR untuk melakukan proses politik terhadap eksekutif tersebut, begini hitung-hitungan Akbar Faizal, seorang mantan politisi senayan.
Nah terkait siapa yang akan meng-Angket Pemilu 2024? Akbar Faizal mengatakan bahwa kubu 01 & 03 mengaku serius akan kawal Angket.
Baca juga: Bercermin di Angket Century, Akbar Faizal Ungkap Poin Krusial Pansus Angket Agar Jokowi Tak Berkutik
"Tapi tampaknya hanya PDI Perjuangan yang serius dengan melihat sejarah oposisi mereka & beban psikologis setelah Jokowi dianggap mengkhianati Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," terangnya seperti dikutip dari thread yang dibuat akun X akun X @akbarfaizal68.
Sementara itu, lanjut Akbar Faizal, info dari internal PKS, sikap mereka terbelah.
Satu kubu ingin setia mengawal agenda Perubahan bersama Anies Baswedan, kubu lainnya merasa cukup 10 tahun berjauhan dengan pemerintah.
"Membiayai partai itu mahal dan memusingkan," cetusnya.
Soal Partai NasDem, Akbar Faizal berpendapat bahwa sejak lahir partai besutan Surya Paloh itu sudah langsung menikmati privilege kekuasaan dari Jokowi.
"Mereka (Nasdem) pasti gagap beroposisi. Saya yakin kalkulator politik & bisnis yang kental pada partai ini sedang bekerja. Meski setahun terakhir tampak ‘menderita’ tapi Presidennya kelak bukan lagi Jokowi," jelasnya.
PKB pun idem dito menyikapi Pansus dan Hak Angket.
Dirinya tak percaya perginya Cak Imin ke Anies Baswedan akan meretakkan hubungannya dengan Prabowo.
"Itu semata realitas politik yang harus mereka hadapi. Cak Imin terlalu canggih untuk tak baca peluang keuntungan dari situasi ini. Toh PKB telah menikmati efek elektoral pada pilpres lalu," ungkapnya.
Sementara problem bakal dihadapi PPP. Menurutnya, partai berlambang kabah itu terancam tak lolos PT Parlementery Threshold (PT) 4 persen.
PPP butuh pertolongan saat ini juga dan hanya bisa mereka dapatkan dari Jokowi. Bahkan Sandiaga Uno menyatakan siap jika diajak Prabowo.
"Jelas kan itu. Tapi hitungan PPP kali ini harus presisi supaya tak jadi bumerang pada Pemilu 2029 meski mereka lolos PT kali ini," paparnya.
Meski menilai adanya keraguan pada partai-partai pendukung 01 dan 03 untuk kompak dalam Hak Angket, Akbar Faizal mengajak semua pihak untuk bersama belajar bernegara bahwa Hak Angket merupakan medium baca & alat ukur menuju bangsa yang matang.
"Kita pastikan Reformasi 98 masih memiliki makna & tujuan yang layak untuk kita perjuangkan," katanya.
Sejujurnya, kata mantan politisi Partai Hanura ini, tak ada lagi yang tersisa dari seluruh semangat Reformasi 98 itu dalam keseharian bernegara kita.
Baca juga: 5 Parfum dengan Aroma Paling Aneh, Ada Aroma Lobster
Dia pun meragukan kualitas anggota DPR periode 2024-2029 yang akan terpilih dari proses jual-beli suara.
"Tapi harapan terpaksa saya ajukan. Sebab mereka nanti yang akan bertarung di Pansus Angket dan itu butuh kecerdasan, kearifan dan keteguhan. Mengapa butuh kecerdasan? Material data & info akan sangat banyak dan rumit," ujarnya.
Mengapa harus arif? Menurut Akbar Faizal agar segala tujuan Angket semata demi NKRI.
"Mengapa harus teguh? Sebab godaan & ancaman akan sangat berat. Yang terakhir ini akan sangat berat. Terutama untuk pimpinan Parpol yang tersandera," tandasnya.
