LAMPUNG,HELOINDONESIA.COM -- Pemkab Lampung Timur kena "gebuk" dari semua arah atas kebijakan penonaktifan ribuan warganya sebagai peserta BPJS. Helo Indonesia Lampung mendapatkan kiriman rilis alasan keluarnya kebijakan tak populer bagi warga via whatsapp, Minggu (3/12/2023).
Dalam rilis tersebut, Plt Kadiskes dr Satya Purna Nugraha menjelaskan bahwa penonaktifan warganya sebagai peserta jaminan pelayanan kesehatan BPJS merupakan solusi untuk meminimalisir besaran hutang/carry over program Program Universal Health Coverage (UHC) Lamtim.
Dikatanya, ada empat pertimbangan dinonaktifkannya kepesertaan BPJS ribuan warganya, yakni:
1. Pemkab Lamtim mendukung program UHC pada tahun 2023 sesuai dengan rencana kerja yang ada dengan anggaran iuran dan bantuan iuran peserta penduduk PBPU sekira Rp 56.021.641.200.
Baca juga: Membedah Pameran Tunggal Seni Rupa Ari Susiwa di DKL
2. Kebutuhan anggaran program UHC tersebut, pada APBD Perubahan 2023 hanya Rp 41.230.879.200. Berdasarkan surat tagihan/permintaan pembayaran PBPU dan PB pemkab serta bantuan iur PBPU dan PB pemkab tahap I tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp34.443.061.950 baru terbayarkan sebesar Rp23.464.191.450 (68%).
3. Dengan tidak terpenuhinya penganggaran program UHC Tahun 2023 dan realisasi pembayaran klaim yang belum mencapai 100%, Lamtim berpotensi hutang/carry over program UHC pada tahun anggaran 2024.
4. Terbatasnya APBD Lamtim, untuk meminimalisir hutang UHC, Pemkab Lamtim mengajukan penonaktifan peserta BPJS tahun 2023 per 1 Desember 2023 sebanyak 180.924 peserta, yang terdiri dari peserta PBI APBD sebanyak 45.324 peserta dan tambahan 135.600 peserta.
Baca juga: Tokoh Adat Sasak dan Warga Lombok Antusias Sambut Ganjar
"Jumlah warga Lamtim yang dinonaktifkan kepesertaannya dari BPJS Kesehatan bukan 250.000 jiwa, melainkan 180.924 peserta," ujar Satya Purna Nugraha. Masalah utamanya, kondisi keuangan yang sedang defisit, tandasnya.
Pemkab Lamtim telah mengirim surat ke Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Metro serta memberi surat tembuskan ke Bupati, Wabup, Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Sosial. "Semoga persoalan ini menjadi terang benderang," tutupnya. (Rls/Akhiruddin/HBM)
