HELOINDONESIA.COM - Penolakan buruh soal potongan gaji untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) bukan sekedar kekhawatiran soal keamanan dana untuk investasi semata.
Tapi juga terkait proses pengambilan keputusan yang tidak melalui musyawarah antarpihak atau tidak melibatkan partisipasi rakyat.
"Bahkan tidak transparan, artinya kebijakan ini dibuat tidak demokratis," ujar Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno dalam rilis yang diterima redaksi pada Senin (10/6/2024).
Bahwa terkait pernyataan Ombudsman yg mendukung program Tapera, dan seolah2 menjamin keamanan dana Tapera untuk investasi, jelas tidak bisa dipertangungjawabkan.
Baca juga: 6 Alasan Kamu Butuh Facial Treatment Lebih Eksklusif
Pimpinan Kolektif Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) ini mengatakan bahwa seharusnya Ombudsman sebagai lembaga independen yang mengontrol pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik bukan bersikap sekedar mendukung agenda TAPERA yang jelas-jelas saat ini banyak dilakukan penolakan, kritik, oleh rakyat dan menjadi polemik.
"Kasus-kasus seperti TASPEN, ASABRI, JIWASRAYA, dan BPJSTK harusnya menjadi pengingat kepada Ombudsman bukan karena sekadar investasinya namun pengelolaan iuran (uang) dalam badan-badan penyelenggara seperti di atas hanya sebagai tempat penitipan uang yang akan dinikmati oleh oligarki dan rezim," ungkap Sunar.
Selanjutnya pendapat Ombudsman mengenai iuran Tapera yang semestinya ditanggung 3 % oleh pekerja adalah bentuk penghianatan terhadap rakyat dan kami anggap bahwa posisi ombudsman hari ini adalah sebagai alat kekuasaan untuk memuluskan agenda-agenda neoliberalisme rezim Jokowi.
Baca juga: Optimalisasi Kinerja, Gus Halim Lantik Pimpinan Tinggi Pratama di Kemendes PDTT
"Kami dari Konfederasi KASBI bersama aliansi GEBRAK menyatakan menolak keras TAPERA! Ke depan akan melakukan aksi serentak secara nasional pada 27 Juni 2024. Pemotongan gaji program Tapera harus dibatalkan!" tegas Sunar.
