HELOINDONESIA.COM - Terus terjadi tren kenaikan harga beras belakangan ini, yakni melanda 86 kota di Indonesia. Kalangan DPR menilai, kenaikan harga beras akibat dampak El Nino dan larangan ekspor beras oleh pemerintah India.
Oleh karena itu pemerintah didesak mengkaji kembali efektivitas program-program yang telah diterapkan atau diimplementasikan untuk upaya mengendalikan harga beras.
“Telah terjadi tren kenaikan harga beras, dan itu menjadi salah satu isu ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Kepastian harga dan ketersediaan beras adalah hak masyarakat yang harus dilindungi,” ungkap anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan dalam keterangannya, Rabu 6 Agustus.
Dia meminta Pemerintah memastikan bahwa praktik bisnis di pasar beras berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, dan harga yang adil bagi konsumen.
Baca juga: Yenny Wahid Klaim Kalangan Kiai NU Masih Simpati Kepada Prabowo
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Pangan Nasional (Papannas). Program ini dirancang untuk mengamankan pasokan pangan, termasuk beras, dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.
Namun kenaikan harga beras yang masih terjadi mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Papannas. Maka DPR menilai perlu ada pengkajian ulang mengenai efektivitas Papannas dan program-program sejenisnya.
“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program-program ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat,” imbau Politisi Fraksi PKB ini.
Baca juga: Pengamat Sebut Duet Ganjar-AHY Bakal Direstui Jokowi
Daniel juga mendorong Pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia tidak bergantung dari hasil impor beras dari negara lain.
Dampak El Nino
Dampak El Nino menimbulkan bencana kekeringan, yang juga berbutut petani gagal panen, karena sulitnya air. Menurut Daniel Johan, bencana kekeringan akibat musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di sejumlah wilayah.
Salah satunya di Kabupaten Sukabumi. Belasan hektare lahan pertanian di Sukabumi dilaporkan terancam gagal panen akibat kekeringan, khususnya yang berada di Kecamatan Jampangtengah.
Selain itu bencana kekeringan lahan pertanian juga terjadi di Kabupaten Bekasi, di mana lahan yang terdampak sebanyak 16.353 hektare dan lahan terancam seluas 3.618,5 hektare. Sementara itu berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, kekeringan melanda di 10 kecamatan serta 32 desa.
“Seluruh petani di Kalimantan Barat juga was-was gagal panen karena kondisi kemarau kali ini cukup parah. Sehingga memang dibutuhkan afirmatif dari Pemerintah,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Daniel mengingatkan ketahanan pangan di daerah perlu dijaga, termasuk dengan menjaga lahan pertanian supaya tetap ditanami oleh petani. Dengan begitu lahan pertanian tetap menghasilkan dan memberikan dampak yang baik pada masyarakat.
"Untuk mengantisipasi, Pemerintah harus menyiapkan program insentif bagi para petani. Karena gagal panen di sejumlah daerah di Indonesia akan berdampak pada ketahanan pangan masyarakat," tuturnya.
Bukan hanya memberikan insentif bagi para petani, Pemerintah juga didorong melakukan peningkatan infrastruktur irigasi. Dengan begitu, produksi pertanian tetap kuat meski mengalami musim kemarau yang panjang.
"Investasi dalam infrastruktur irigasi yang lebih baik telah membantu petani dalam menghadapi musim kemarau yang semakin panjang dan parah. Ini adalah langkah proaktif yang sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan wilayah ini," jelas Daniel.
Anggota Komisi IV DPR asal Dapil Kalimantan Barat I itu mengingatkan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan cadangan beras di daerah-daerah menyusul adanya ancaman sentra produksi beras kekeringan akibat fenomena El Nino. Daniel meminta Pemerintah memastikan persediaan cadangan beras aman. (**)
