LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - JPU KPK menuntut Mantan Rektor Unila Prof. Karomani selama 12 tahun penjara dan denda Rp10,6 miliar dan 10 ribu dolar subsider tiga tahun penjara atas tindak pidana korupsi (tipikor) penerimaan mahasiswa baru
Ahmad Handoko mengatakan tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak rasional. Koordinator penasehat hukum Karomani itu rencana akan melakukan pembelaan terhadap kliennya terkait Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB ) Unila.
“Terdakwa Karomani secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menuntut terdakwa dengan tuntutan selama 12 tahun penjara,” terang JPU KPK di PN Tanjungkarang, Kamis (27/4/2023)
Menurut Jaksa, berdasarkan fakta persidangan dengan unsur dugaan korupsi atau suap telah terbukti minimal dua alat bukti. Dan, selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meringankan.
Selain Karomani, KPK juga menuntut Heriyadi dan M Basri atas dugaan korupsi penerimaan tahun ajaran 2022/2023. Keduanya rencana akan kembali menjalani sidang perkara suap PMB setelah Lebaran Idul Fitri di PN Tanjungkarang.
Sidang tuntutan ketiga terdakwa dilakukan secara terpisah. Sidang pertama digelar dengan terdakwa Karomani bergulir sejak 10 Januari 2023.
Dalam dakwaan, Karomani disangkakan melanggar dua pasal, yakni Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Kemudian l, Pasal 12 B ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sedangkan Heryandi dan Muhammad Basri didakwa melakukan Korupsi dengan nilai Rp3,4 miliar dan melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.(Hajim/Endang)
