HELOINDONESIA.COM - Aktivitas bermuatan politis berupa dukungan kepada calon presiden tertentu maupun calon anggota legislatif mulai ditunjukan Purnawirawan TNI angkatan darat (AD) menjelang Pilpres 2024.
Menanggapi sikap purnawirawan TNI tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimta agar para Purnawirawan TNI agar menjaga komitmen netralitas TNI.
Karena itu dia meminta khususnya dari matra angkatan darat untuk melepaskan atribut satuan berupa badge atau baret saat melakukan aktivitas politik.
"Hal tersebut berpotensi mencederai komitmen netralitas TNI," kata Dudung Abdurachman dalam keterangan tertulis, Senin (14/8).
"Netralitas TNI dalam peta perpolitikan merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi," tegasnya.
Dudung menegaskan, ketentuan penggunaan atribut TNI bagi prajurit TNI yang telah diberhentikan dengan hormat atau mengundurkan diri maupun Purnawirawan diatur berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Dia menambahkan, TNI tidak membatasi purnawirawan TNI AD yang ingin menyalurkan aspirasi hak politiknya. Namun mattra angkatan darat diminta berkomitmen untuk tidaj terlibat dalam segala bentuk aktivitas politik, baik secara Institusi, personal, serta dalam penggunaan sarana dan prasarana milik TNI AD.
Baca juga: Jokowi Minta PJ Heru Dorong Perkantoran Terapkan WFH Atasi Polusi Udara
"Kepada Matra angkatan darat diimbau untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menjalankan hak serta kewajibannya sebagai Purnawirawan TNI/TNI AD," pungkasnya.