HELOINDONESIA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan aksi yang dilakukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas membagikan uang Rp50 ribu ke masyarakat masuk dalam kategori politik uang.
Aksi bagi-bagi uang Zulhas terungkap setelah videonya viral di media sosial. Bahkah aksi tersebut diunggah akun resmi PAN melalui TikTok @amanat_nasional.
Terkait hal itu Aktivis 98 Lutfi Nasution, menyesalkan sikap reaksioner KPK terkait permasalahan tersebut. Kata dia, urusan pelanggaran Pemilu bukan ranah KPK melainkan menjadi tanggung jawab pengawas Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
"Menurut hemat saya, KPK jangan beropini sebelum lembaga yang berwenang lainnya yaitu Bawaslu mengambil keputusan, bisa membuat kegaduhan," katanya dalam keterangannya kepada awak media dikutip Minggu (17/9/2023).
Baca juga: Tak Hadir di Pertemuan Partai Pengusung Ganjar, Zulhas Sebut Erick Thohir Masih Cawapres
Menurut dia, Zulhas bagikan uang atau dalam bentuk apapun ke masyarakat, menurut Lutfi itu tradisi yang baik dan harus ditiru oleh pejabat lainnya.
"Begini, Bang Zul ini kan seorang menteri atau pejabat. Tradisi pejabat berbagi rezeki kan tradisi baru diera reformasi. Pak Jokowi menjadi tauladan bagi Bang Zul. Setiap kunjungan Pak Jokowi, beliau suka memberikan uang, sembako atau barang kepada masyarakat. Begitu juga dengan Bang Zul, yang sudah dari dulu selalu berbagi dengan siapapun tanpa melihat latar belakang dan warna apapun," terangnya.
"Sepertinya ada indikasi penggiringan opini "abu-abu", semua dibuat samar, yang benar maupun salah jadi "abu-abu", sehingga rakyat, publik dibuast kebingungan dengan opini yang dibangun oleh elite dan atau penyelenggara lembaga negara," imbuhnya.
Meski demikian Lutfi sepakat dengan pernyataan KPK yang menyebut politik uang ataupun serangan fajar bisa merusak kualitas demokrasi.
Baca juga: Putri Zulhas dan Darussalam Salawat Bersama Habib Syech dan Ribuan Warga Metro
"Yang namanya politik uang maupun serangan fajar adalah musuh para pejuang demokrasi, karena dapat merusak kualitas demokrasi yang hanya lahirkan oligarki baru, bukan lahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mewujudknan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945," jelasnya.
Lutfi mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa agar tetap waspada terhadap upaya - upaya kecurangan pemilu terkait politik uang dan atau serangan fajar saat Minggu tenang. "Awasi, tangkap dan adili para pelaku perusak demokrasi di tanah air Indonesia tercinta," pungkasnya
