HELOINDONESIA.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merespon pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD transaksi di bawah meja, baik yang ada di DPR.
Dia menilai pernyataan Mahfud MD tersebut akan memicu kontroversi. Sebab, tidak semua anggota DPR melakukan perilaku koruptif.
Sahroni menyarankan agar Mahfud MD untuk membeberkan siaa oknum anggota DPR yang terlibat dalam transaksi di bawah meja itu. Dia berkata, termausk Mahkamah Agung (MA), dan pemerintah, nama tersebut harus diungkap ke publik.
"Langsung tujuk nama saja. Karena dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Agar tidak menjadi asumsi bagi ke 580 anggota DPR. Karena itdak semua berkelakuan buruk. Ada juga yang super-baik, demikian juga semua lembaga tidak semua jelek pasti ada yang super hebat," ujar Sahroni kepada wartawan, dikutip Selasa (13/6/2023)
Baca juga: Setelah Raih Treble Winner, Pep Guardiola Pindah Dari Manchester City Pada 2025
Namun Politisi Fraksi Partai NasDem ini tidak membantah itu. Menurut dia, hal itu juja terjadi di semua lembaga negara. Namun imbuh dia, jangan digeneralisir lantaran itu hanya perbuatan oknum.
"semua tidak bisa langsung menyangkal ini. Saya rasa semua lembaga tinggi pasti ada saja oknum yang melakukan ini, mau MA, DPR, dan tentu saja di pemerintahan. Saya ingin memberi saran saja, siapa pun kita tolong jangan generalisasi," tambahnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal korupsi di Indonesia yang semakin merajalela.
Baca juga: Bocoran Erick Thohir Agar Bisa Diterima Bekerja di Kementerian BUMN, Cermati Tips dan Kisi-kisinya
Mahfud mulanya menyebut bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia anjlok pada 2022.
"Di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti," kata Mahfud, Minggu (11/6/2023)lalu.
Menurut dia, korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi. Mahfud pun menyinggung adanya transaksi di balik meja di DPR, Mahkamah Agung, bajkan pemerintahan.
Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, MA, hingga di birokrat. Akibatnya, hal itu sebagai pemicu terjadinya transaksi di balik meja.
Baca juga: Jenis Minuman Penyebab Asam Lambung Naik, Harus Dihindari
"Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung (MA), pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama," kata Mahfud
