HELOINDONESIA.COM - Dari Melbourne, Australia, Prof Denny Indrayana melempar berita panas lagi, entah sudah ke berapa kali dia melontar kabar hot untuk negeri ini.
Kali ini, dia menuliskan apa yang disebutkannya sebagai obrolan dirinya dengan Prof Mahfud MD, Menko Polhukam. Dia menyebut Prof Mahfud bukan saja sebagai senior tapi juga sebagai gurunya. Denny menuliskan dalam tajuk Prof Mahfud, Sumber Kredibel, dan Suap Rp5 Triliun. Tulisannya cukup panjang,
“Berikut penjelasan lebih lengkap obrolan saya dengan Prof. Mahfud soal menolak hukum sebagai alat pemenangan pemilu 2024, penundaan pemilu, dan menjaga pencapresan Anies,” tulis Denny dalam pengantar tulisan tersebut.
Lantas dia menjelaskan: Lalu, sedikit komunikasi lanjutan dengan "sumber kredibel" soal putusan MK. Apa pula informasi soal suap Rp 5 triliun? Boleh dikata, dalam hal ini lewat info dari Prof Mahfud MD, Denny Indrayana membongkar harga parpol Rp5 triliun kalau ingin berkoalisi.
Baca juga: Mahfud MD dan Denny Indrayana, Dua Profesor Bak Cerita Film Tom And Jerry
Di bagian awal Denny menjelaskan hubungan keduanya, akrab, saling kunjung. Denny mengunggah tiga foto saat Prof Mahfud MD berkunjung ke rumahnya di Australia.
Banyak hal penting dia sampaikan, di antaranya soal permintaan Mahfud kepadanya untuk membantu Anies baswedan agar bisa nyapres, dan demokrasi sehat.
Sebagai murid, dia pun mengaku meniru cara Mahfud MD, yakni mentwit perkara hukum, membawa dari ruang gelap ke ruang terang public.
“Saya belajar dan mencontoh Beliau, soal strategi mentwit perkara hukum, dari ruang gelap ke ruang terang publik, agar lebih terkontrol dan mudah diawasi. No Viral, No Justice,” tulisnya.
Baca juga: Jokowi Selipkan Keris di Muka, Sinyal Senopati Tak Bergeser Sedikit pun Hadapi Lawan
Yang kiranya menjadi informasi baru, adalah soal adanya tokoh politik senior yang menyatakan akan adanya Sidang Istimewa untuk gerakan penundaan Pemilu.
Denny Indrayana membongkar ada gerakan serius untuk menunda pemilu. Salah satunya ada politisi senior yang datang ke Prof Mahfud mengatakan sudah siap dan tinggal eksekusi soal penundaan pemilu.
“Rencananya saat Presiden Jokowi di luar negeri, maka diadakan sidang istimewa MPR yang menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi,” tulis Denny.
Atas rencana tersebut, Prof. Mahfud tegas menyatakan, “Presiden Jokowi tidak pernah berbicara penundaan pemilu. Perintah kepada saya adalah melaksanakan pemilu tepat waktu”.
Baca juga: Mengerucut ke Satu Nama Cawapres, Nasdem : Kita Sudah Sampaikan ke Anies
Karena kami melihat gerakan penundaan pemilu itu serius dilakukan, maka saya dan Prof. Mahfud sepakat untuk mengagalkannya. Kalau pemilu tidak dilaksanakan tepat waktu, maka sangatlah berbahaya bagi demokrasi dan ketertiban di Tanah Air.
Soal suap Rp5 triliun, Denny mengungkap adanya ketum parpol yang menawarkan harga partainya Rp5 triliun tersebut, dia tanpa menyebut nama parpolnya.
“Ketika sang tokoh yang didukung Prof. Mahfud menyatakan tidak memilih seorang pimpinan sebagai cawapres, tapi masih membutuhkan parpolnya sebagai rekan koalisi, sang ketum menyebut angka Rp 5 (lima) triliun sebagai harga jual partainya,” tulis Denny Indrayana.
Dia mengakhiri tulisan dengan mengatakan, Pilpres kita masih transaksional. Salah-salah kita terjebak bukan pada presiden pilihan rakyat, tapi presiden pilihan uang. Karena itulah, kita harus memperjuangkan sendiri daulat rakyat (demokrasi) melawan daulat duit (duitokrasi).
“Salah satunya dengan memastikan Mahkamah Konstitusi tidak mengebiri suara rakyat pemilih, dengan mengubah sistem proporsional terbuka, menjadi proporsional tertutup,” tutup Denny Indrayana. (*)
(Winoto Anung)
