HELOINDONESIA.COM - Kritik terhadap Presiden Joko Widodo terus bergulir dari kalangan kampus, mulai dari para guru besar universitas ternama dan dosen serta para mahasiswa.
Sejauh ini sikap kritis telah dikemukakan oleh civitas akademika seperti UGM, UI, UII Yogyakarta, UMY, Universitas Andalas, Unhas, Unpad dan sejumlah kampus lainya yang tergus menyuarakan kritik.
Kalangan kampus meminta agar Pemilu 2024 digelar secara demokratis, jujur dan adil dan terbuka hingga Presiden tidak terlibat dalam mendukung salah satu Paslon.
Baca juga: Jokowi akan Serahkan 3000 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Kabupaten Bandung
Selain itu para guru besar dan akademiksi juga meminta kepada Presiden agar menjadi seorang negarawan untuk tidak ikut ambil bagian dalam 'aksi kampanye politik'.
Sementara di tengah gelombang kritik terhadap Presiden terkait Pemilu 2024, Forum Rektor Indonesia (FRI) memiliki sikap yang berbeda.
Merka juga menggelar deklarasi Pemilu aman dan damai 2024 di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Sulsel, Sabtu (3/2/2024) malam.
Dalam acara deklarasi itu diikuti 12 pengurus FRI dan pimpinan Ketua FRI, Nurhasan di Hotel Unhas, Jl Perintis Kemerdeka, Kota Makassar.
Baca juga: Paguyuban Talangsari Petisi Selamatkan Indonesia dari Ambisi Kekuasaan Jokowi
Secara tersirat deklarasi itu sebagai tandingan dari deklarasi para guru besar yang kritis dengan mengatakan kampus bukan tempat memecah belah.
"Sebaiknya kampus menjadi penjaga kekondusifan dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa," kata Nurhasan.
Menurut Rektor Universitas Surabaya (Unesa) ini mengatakan jika FRI merupakan forum dari 4.000 rektor dari seluruh Indonesia baik kampus negeri maupun swasta mendeklarasikan Pemilu damai.
Sementara Rektor Unhas Jamaluddin Jompa sebagai tuan rumah deklarasi mengatakan jika ini salah satu sikap dari para pengurun Forum Rektor Indonesia menghadapi Pemilu 2024.
Ia berharap agar pemilu berjalan dengan aman dan damai, penuh kekeluargaan dan penuh kegembiraan di sela-sela membacakan teks deklarasi.
Berikut adalah poin-poin deklarasi Forum Rektor Indonesia itu:
1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai.
2. Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.
3. Bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024.
4. Warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang.
5. Kampus bukan tempat memecah belah, sebaliknya kampus menjaga kekondusifan dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya Pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai.
Baca juga: Paguyuban Talangsari Petisi Selamatkan Indonesia dari Ambisi Kekuasaan Jokowi
Pada hal gelombang kritik dan sikap para guru besar kampus itu dimotori oleh kampus almamater Presiden Jokowi UGM Yogyakarta sendiri.
Pada 31 Januari 2024 para guru besar, dosen dan mahasiswa serta para alumni menyampaikan Petisi Bulaksumur.
Dalam petisi itu disebutkan adanya ungkapan keprihatinan dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara yang menyimpang dari prinsip moral, demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial.
Mereka juga menyingung adanya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM Yogyakarta.
Perwakilan sivitas akademika UGM disampaikan oleh Prof Koentjoro, di Balairung UGM mengungkapkan pelanggaran etik di MK, keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi.
Selain itu juga disampaikan tentang pernyataan kontraditif Presiden Jokowi tentang keterlibatan aparat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan peberpihakan merupakan wijut penyimpangan dan ketidakpedulian prinsip demokrasi.
Pasca penyampaikan Petisi Bulaksumur UGM itu sejumlah kampus di Yogyakarta dan daerah laing kemudian mengikuti langkah tersebut.
Baca juga: Tim SMKN Jateng Semarang Berjaya di Ajang Kompetisi Nasional Kihajar STEM 2023
Hampir semua kampus yang menyuarakan petisinya itu mengkritik sikap politik Presiden Jokowi yang terkesan memihak salah satu Paslon dalam kentetasi Pilres 2024.
Sementara kecenderungan Presiden Jokowi memihak ke salah satu pasangan Calon Presiden nomor tertentu sementara putra sulungnya, menjadi Calon Wakil Presiden di sana.
Belum lagi proses pencalonan dari salah satu putranya yang diusung pasangan calon tertentu menimbulkan masalah di MK hingga terjadi pelanggaran etika MK.
Baca juga: Mirza Bersyukur Mahasiswa Lampung Tak Terpengaruh Gimik Pilpres
Rangkaian peristiwa kontradiktif Presiden Jokowi selama kurun waktu tertentu itu hingga akhirnya para guru besar dan civitas kampus di Indonesia menyuarakan isi hatinya.
Gelom keprihatinan dari kalangan intelektual kampus diperkirakan akan terus bergulir hingga hari-hari ke depan seperti halnya Kampus Unair akan mendeklarasikan sikapnya pada Senin (5/2/2024) besuk, bisa saja kampus lain juga melakukan aksi yang sama. **
