LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Politikus senior asal Lampung, Alzier Dianis Thabranie (ADT) akhirnya buka suara (speak-up) atas perlakuan politik penguasa terhadap dirinya semasa Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi presiden RI.
Di era itu, dia mengaku jadi korban amburadulnya kepemimpinan masa itu. ADT yang terpilih sebagai gubernur Lampung dicari-cari kesalahannya, konstitusi diubah-ubah. Dia bersyukur Presiden Jokowi tak lagi menjadi petugas partai.
"Saya sampai kini merasa dirugikan hak-hak politiknya sebagai warga negara, tak usaha bicara sebagai kader, tak usah bicara materi yang dihabiskan ketika Pilgub 2002, tapi begitulah kenyataannya partai telah jahat terhadap kadernya," kata Alzier yang kala itu kader PDIP.
"Ada cerita makdan makan anak ya itu," kata Alzier yang saat terpilih jadi gubernur Lampung periode 2003-2008 sebagai ketua PDIP Kabupaten Lampung Selatan, sudah mengikuti juknas-junis, anak banteng, tapi malah dicari-cari kesalahannya," kata Alzier.
Terbukti, lewat putusan Makamah Agung (MA) No.437 Tahun 2004, lembaga terakhir untuk mendapatkan keadilan membatalkan putusan Mendagri Hari Sabarno yang membatalkan hasil Pilgub Lampung 2002 yang dimenangkan ADT.
Dengan sendirinya, putusan DPRD Provinsi Lampung zaman ketuanya Hadi Sunyoto hidup kembali dan harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi aturan negara bahwa Alzier terpilih secara konstitusional sebagai gubernur Lampung.
Dibandingkan era Megawati jadi presiden, era Presiden Jokowi jauh lebih bagus. Oleh karena itu, putusan itu harus dilaksanakan karena sudah inkrah.
“Saya sebagai warga negara, sudah sangat dirugikan karena hak-hak saya sudah dirampas, hingga saat ini sebagai gubernur terpilih tidak dilantik," ujar Alzier lewat video yang diterima Helo Indonesia Lampung, Rabu (17/1/2024).
Alzier meminta negara melaksanakan putusan MA itu secara demokrasi. "Negara itu harus konsisten dan komitmen menjalankan hasil demokrasi dan putusan hukum," tandas Alzier. (HBM)
-
