JAKARTA, HELOINDONESIA.COM - Etika politik harus diutamakan dalam upaya membangun dan menata bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar hukum, etika mencakup nilai-nilai moral yang menggerakkan perilaku politik.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan hal tersebut dalam kegiatan Advance Training (LK III) Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jabodetabeka – Banten yang diselenggarakan di Wisma Kementerian Agama Jakarta Pusat, Rabu 25 Oktober 2023.
Baca juga: Bertemu Ganjar, Cicit Syech Abdul Qadir Al Jailani Akui Kagum pada Ideologi Pancasila
Dalam diskusi bertajuk "Terbinanya Kader Pemimpin yang Mampu Menterjemahkan dan Mentransformasikan Pemikiran Konsepsional secara Profesional dalam Gerak Perubahan Sosial,'' tersebut, Benny menyebutkan ada perbedaan mendasar antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi Barat maupun demokrasi Timur.
Dalam konteks Indonesia, kata dia, kepentingan bersama adalah yang utama, dan keputusan diambil melalui konsensus deliberatif. Di Indonesia, demokrasi didasarkan pada kepentingan umum, bukan hanya pada suara mayoritas atau minoritas.
''Prinsip musyawarah mufakat untuk mencapai konsensus diangkat sebagai norma hukum tertinggi. Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara Pancasila berfungsi sebagai norma hukum tertinggi, membimbing proses politik. Dan karenanya sudah seharusnya Pancasila menjadi dasar beretika politik,'' beber budayawan tersebut.
Baca juga: RSPAD Sebut Butuh Waktu 10 Jam Untuk Periksa Kesehatan Prabowo-Gibran
Dia menegaskan, bahwa nilai-nilai Pancasila harus dikedepankan dalam praktik politik, dan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) seharusnya dihindari karena dapat merusak pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia.
Lebih lanjut doktor ilmu komunikasi politik ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi etika berpolitik di Indonesia. Dia mencatat bagaimana perilaku buruk di media sosial mencerminkan ketidakadanya nilai etika. Kebersamaan dan keadilan dianggap terabaikan, di masyarakat Indonesia sekarang ini menjaga kerukunan dan keadilan dalam politik tidak menjadi prioritas .
''Politik semata - mata dipandang sebagai sarana memperoleh kekuasaan dan memuaskan nafsu terhadap perpecahan dan kekacauan. Padahal sebagai warga negara Indonesia yang berpancasila sudah seharusnya kita memprioritaskan nilai ketuhanan, memiliki iman, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Segala bentuk diskriminasi, dan intoleransi dalam harus dihindari,'' papar Benny.
Perlu Koreksi
Dalam menghadapi tahun politik di 2024 dengan dilaksanakannya Pemilu dan Pilkada, Benny menyatakan bahwa perlu solusi lebih lanjut mengenai proses berpolitik yang tidak mengindahkan norma etis ini.
Baca juga: KPU : Hasil Kesehatan Capres-Cawapres Akan Diumumkan Jumat
Solusi itu antara lain adalah perlu kajian dan koreksi lebih lanjut tentang sistem politik Indonesia saat ini . Perubahan perlahan tetapi pasti perlu dilakukan jika sistem politik tidak sejalan dengan prinsip Pancasila.
Benny menutup paparannya dalam acara yang dihadiri oleh para anggota HMI dari seluruh Indonesia tersebut dengan menggarisbawahi perlunya kajian lebih lanjut tentang sistem dan proses politik Indonesia saat ini dengan keberanian untuk mengkoreksi yang terjadi dengan Pancasila.
Dia mendorong bagi semua pemimpin dan pemuda Indonesia khususnya para peserta diskusi untuk dapat memprioritaskan etika berpolitik dan nilai-nilai Pancasila dalam upaya memilih pemimpin di pesta demokrasi yang akan segera dilaksanakan di 2024 untuk lebih lanjut menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. (Aji)
