HELOINDONESIA.COM - Pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie gerah melihat ribetnya proses negosiasi capres-cawapres dilakukan antar parpol. Untuk itu dia memberikan dua usulan, di antaranya agar di-nol-kan threshold yang ada saat ini.
Usulannya itu diharapkan diberlakukan pada Pilpres 2019. Dia mengajukan, setiap parpol/gabungan parpol peserta pemilu diberikan hak mengajukan capres sendiri-sendiri.
“Nonton ribetnya trnsaksi jbtn capres & cawapres, sy usul utk 2029 nanti, biarlah stiap parpol/gabungan parpol psrta pileg diberi hak ajukan capres sendiri2,” tulis Prof Jimly di X (Twitter).
Usulan yang kedua, ini yang menarik, karena Prof Jimly mengusulkan hanya capresnya saja yang dipilih oleh rakyat. Nah, wapresnya itu yang menarik, katanya dipilih MPR saja.
Baca juga: Prabowo Sentil Aksi Pembelotan PKB : Sarat Aroma Pengkhianatan
“Yg dipilih oleh rkyat cukup capres sj, cawapres lebih baik dipilih MPR dr 2 calon yg diajukan Presiden trpiliih,” ungkapnya.
Usulan Prof Jimly Asshidiqie ini banyak sekali mendapat tanggapan dari netizen, yang intinya menginginkan presidential threshold atau PT 20 persen dihapus, jadi tanpa threshold sama sekali. Lantas seperti terjadi diskusi antara Prof Jimly dan netizen.
Netizen Aniel Najam Putra (@NajamPutra) mengungkapkan, solusinya bukan seperti usulan Prof Jimly, tapi cabut PT 20 persen.
Baca juga: Usai Cabut Dukungan ke Anies, Demokrat Diprediksi akan Gabung ke Prabowo
”Solusinya bukan gitu prof cabut PT 20% jadi semua bisa nyalon jadi Capres, karena yang jadi cawapres juga pingin jadi Capres lantaran PT 20% jadi mesti berkoalisi,” katanya.
Lantas Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) memberikan jawabannya, yang dia maksudnya memang begitu, tanpa atau tidak ada threshold.. “Iya, mksdnya tanpa tdk treshold, biar capres bnyak & akan lebih baik,” ungkapnya.
Netizen @iyuskapuk mengaku tidak setuju denan poin kedua, cawapres dipilih oleh MPR, karena menurutnya, di sana nanti akan lobi=lobi lagi.
Baca juga: KPU Mengaku Status Caleg Eks Napi Belum Terungkap Sebelum Ada Laporan Dari Masyarakat
“Ga setuju di point 2 nya. Nanti lobi lobi lagi. Cawapresnya sebaiknya runner up atau pemenang kedua. Jadi mencakup sebagian besar pilihan rakyat,” ujarnya.
Jawaban Prof Jimly Asshiddiqie, cukup panjang. Menurutnya, dengan dipilih MPR itu untuk memperkuat sistem presiden, wapresnya harus orang yang dia kehendaki.
“Utk memperkuat sistem presiden, wapresnya hrs orang yg ia kehendaki bukan atas tekanan pihak lain. Pres/Wapres mesti kompak. Jngan spt pasangan kepala daerah bnyak yg baru 1 tahun menjabat sdh pecah Kongsi,” kata Prof Jimmy.
Baca juga: Ganjar Pranowo dan Sejumlah Gubernur Purna Bakti, Orang Istana Ini Gantikan Ridwan Kamil
Selanjutnya, netizen Medro_sipayoung (@MSipayoung) menginginkan PT 20 persen dihapus. Semua parpol yang masuk parlemen boleh mengajukan capres. Tapi Parliamentary Threshold dinaikkan jadi 5 persen, sekarang hanya 4 [ersen.
“Hapus ja PT 20 porsen itu prof,,, Jngan di nol kan tpi partai yg lolos senayan berhak mengusung capres cawapres ny,,, parlemen threshold naikin jd 5 porsen,,,biar di awal bnyak pilihan toh juga biaya pilpres mkin naik kok,” ujarnya.
Soal permintaan PT 20 persen dihapus, menurut Prof Jimly Asshiddiqie memang itu yang dia maksudkan. “Iya itu maksud, PT dinolkan,” tulisnya. (**)
