HELOINDONESIA.COM - Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap capres Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Hal itu diputuskan olehMajelis Tinggi Partai Demokrat, Jumat sore 1 September.
Keputusan Partai Demokrat dan juga pernyataan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, menimbulkan berbagai spekulasi di publik. Salah satunya, adalah, akan bergabung kemanakah Partai Demokrat?
Saat ini yang sudah ada bakal capres ada tiga koalisi. Selain KPP ada Koalisi Ganjar Pranowo, dan Koaliri Prabowo atau Koalisi Indonesia Maju atau KIM.
Salah satu tokoh yang mencoba mengamati dan menganalisi kondisi politik pasca Demokrat cabut dukungan terhadap Anies dan KPP, adalah Prof AS Hikam, mantan Menteri di era Presiden Gusdur.
Baca juga: Si Cantik Aitana Bonmati Dinobatkan Jadi Pemain Terbaik Wanita UEFA Usai Terbaik Piala Dunia Wanita
Dia menilaidarai apa yang disampaikan oleh SBY, maka ada kecenderungan bahwa Demokrat akan mengarahkan koalisinya ke KIM, Koalisi Indonesia Maju., alias ke Prabowo.
“Mendengar dan menyimak pidato Pak SBY, terkait prahara rungkadnya Koalisi Perubahan, ada indikasi Partai Demokrat akan cenderung hijrah ke koalisi KIM (Prabowo cs),” tutur AS Hikam.
Kalau masih tetap ada keinginan kuat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat) maju menjadi cawapres, maka disoroti juga masalh itu. Urusan akan rumit, karena akan bersaing dengan Airlangga Hartarto, Erick Thohir, belum lagi Gibran kalu MK meloloskan.
“Apakah ujungnya akan terjadi pasangan PS-AHY, atau alternatif lain, masih sangat debatable,” kata Prof AS Hikam lagi di Facebook.
Kalau ke koalisi Ganjar Pranowo (PDIP dan PPP) secara pandangan umum, masih sangat berat, karena kendala yang selama ini terjadi. Menurut AS Hikam, sulit terjadi.
“Menurut saya, rasanya agak sulit untuk membayangkan PD ke koalisi yg dibangun oleh PDIP dan PPP, atau akan membentuk sebuah koalisi baru (PD, PPP, PKS), sebagaimana yg santer dispekulasikan di ruang publik saat ini,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Jangan Kembangkan Wacana Naikkan Harga BBM Bersubsidi, Tidak Ada Alasannya
Menurut dia, Ketika landasan etis tak lagi dipedulikan, maka adagium "tiada kawan yg abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan yang abadi" akan menjafi hukum besi.
“Diperkuat lagi dengan sistem kartelisasi politik, maka yang mengemuka adalah tujuan mmenghalalkan cara,.. Tanggungjawab menegakkan demokrasi hanya formalisme belaka,” tambah AS Hikam.
“Jangan salahkan juga jika publik ingin mendapatkan manfaat dari transaksi para elit politik. Hasil akhirnya adalah sebuah kemerosotan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandas AS Hikam mantan Menteri era Presiden Gus Dur, dan peneliti LIPI (sekarang BRIN). (**)
