HELOINDONESIA.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus melakukan berbagai upaya untuk pencegahan penyebaran berita bohong atau hoaks agar pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 berlangsung dengan damai.
Berbagai pihak diminta agar turut berpartisipasi aktif dalam Kampanye Pemilu Damai 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menegaskan, pihaknya terus mendorong agar semua pihak dapat berpartisipasi dalam Kampanye Pemilu Damai 2024.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks dengan melakukan langkah–langkah pencegahan agar penyebaran hoaks tidak semakin merajalela.
Menkominfo menjelaskan bahwa terdapat tiga langkah yang dapat diterapkan oleh semua pihak dalam upaya antisipasi penyebaran hoaks dengan memiliki sikap kritis terhadap berbagai informasi yang diterima.
“Pertama, jangan langsung menyebarkan informasi yang diterima. Kedua, periksa kebenaran informasi yang kita terima dengan memeriksa sumber informasi resmi. Ketiga, pelajari dulu apakah pesan atau informasi tersebut akan bermanfaat jika disebarkan. Jika informasinya benar namun tidak bermanfaat atau bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan, maka jangan disebarkan,” ungkap Menkominfo, di Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Ia juga menjelaskan bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran hoaks yang berkaitan dengan isu Pemilihan Serentak 2024 sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat.
Baca juga: Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Untuk Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Hal ini karena masyarakat merupakan bagian dalam menciptakan pesta demokrasi yang damai.
“Ingat rekan–rekan semua, Pemilu 2024 adalah agenda kita semua. Agar penyelenggaraannya bisa kita rayakan bersama, maka dibutuhkan kontribusi dari semua pihak untuk menjaga kualitas pelaksanaannya,” ucapnya.
Menteri Budi Arie menjelaskan data terbaru mengenai sebaran hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
“Persebaran hoaks di ruang digital juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sepanjang Januari 2022 hingga 12 November 2023 saja, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi 117 isu hoaks mengenai Pemilu yang ditemukan pada berbagai platform digital,” ungkapnya.
Selain itu, mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Menkominfo menyatakan hal itu menjadi isu krusial dalam Pemilu 2024.
Baca juga: Wajib Diwaspadai Sebelum Terlambat, Inilah 10 Akibat Kekurangan Vitamin C pada Tubuh
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi tersebut mewajibkan setiap ASN menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada pengaruh manapun di luar kepentingan bangsa dan negara.
