HELOINDONESIA.COM - Menko Polhukam Mahfud MD menembakkan peluru lagi, dan kali ini membuat DPR gerah, Hal ini karena Menko Mahfud mengungkap adanya oknum yang melakukan transaksi di bawah meja, baik yang ada di DPR, MA, dan pemerintah.
Atas tudingan itu, politisi di Komisi III DPR pun bereaksi, karena Komisi itu yang membidangi hukum. Anggot Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni meminta Menko Mahfud MD untuk menunjuk nama oknum yang melakukan transaksi di bawah meja,
Ahmad Sahroni minta Menko Polhukam membuka nama oknum pelaku Transaksi di bawah meja, baik yang ada di DPR, MA, dan pemerintah. Sebab, jika tidak tunjuk nama langsung (to the point), maka akan menjadi finah terhadap 580 anggota DPR. Menurutnya masih banyak anggota DPR yang baik.
"Langsung aja to the point (tunjuk nama), itu lebih baik agar tidak jadi fitnah ke 580 anggota DPR lainnya. Ada juga yang super-baik, demikian juga semua lembaga tidak semua jelek pasti ada yang super hebat," ujar Sahroni, kemarin Minggu.
Baca juga: 15 Manfaat Kesehatan Tanaman Putri Malu, Dari sekedar Obati Batuk, Hingga Bikin Istri Tunduk
Menurut politisi Partai NasDem yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni tidak membantah apa yang disampaikan Menko Polhukam,
Tapi, dia meminta Mahfud tidak melakukan generalisasi. "Kita semua tidak bisa langsung menyangkal ini, saya rasa di semua lembaga tinggi pasti ada saja oknum yang melakukan ini, mau MA, DPR, dan tentu saja di pemerintahan. Saya ingin memberi saran saja, siapa pun kita tolong jangan generalisasi," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi. Mahfud pun menyinggung adanya transaksi di balik meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mahfud mulanya menyebut bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia anjlok pada 2022.
Baca juga: Mantan Pemilik AC Milan yang Juga Eks PM Italia, Silvio Berlusconi Meninggal Dunia
"Di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti," kata Mahfud, Minggu (11/6/2023).
Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, MA, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu, menurut dia, menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja. "Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung (MA), pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama," kata Mahfud. (*)
(Winoto Anung)
