HELOINDONESIA.COM - DPRD DKI Jakarta mengkritik keras Pemprov DKI lantaran anggaran Rp 197,5 miliar tak disaluskan bagi pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).
Anggota Komisi E DPRD DKI, Basri Baco menyayanhkan kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) yang kurang maksimal sehingga dana yang sudah digelontorkan tersebut tertahan.
Oleh sebab itu, Komisi E DPRD DKI ini berencana memanggil Disdik untuk mengklarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saol anggaran Rp 197,5 miliar yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
"Akan kita panggil di Komisi E untuk kasih penjelasan. Tidak boleh ditahan urusan bantuan ke masyarakat, seharusnya semua dokumen sudah beres," kata Basri Baco di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Baca juga: Pejabat Pesawaran Korban Pencurian Pecah Kaca Mobil
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkonfirmasi adanya temuan anggaran Rp 197,55 miliar tidak disalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU). Anggaran tersebut ada dalam APBD DKI tahun 2022.
"KJP Plus dan KJMU senilai Rp 197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp 15,18 miliar tidak sesuai ketentuan," ujar anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di DPRD DKI, Senin (29/5).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyoroti kinerja Dinas Pendidikan DKI yang lalai karena tidak menyalurkan anggaran KJP Plus dan KJMU Secara menyeluruh sesuai yang dianggarkan.
Baca juga: Viral, Gadis Perawan 19 Tahun di Kolombia, Tiba-tiba Hamil Usai Bermimpi Disetubuhi oleh Roh Jahat
"Ini berdampak pada orang tua yang anaknya dapat KJP dan KJMU. Padahal anggaran tersebut sudah direncanakan dengan matang," ucap dia.
Menurut dia, terhambatnya dana membuat belajar siswa dan mahasiswa menjadi terganggu. Maka kata dia, jangan anggap remeh soal terhambatnya dana KJP Plus dan KJMU.
"Enggak bisa main-main. Ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak, sehingga ketika ada yang tidak tersalurkan, kan terganggu proses brlajar mereka," katanya.