LAMPUNG,HELOINDONESIA.COM -- Dewan Kesenian Lampung (DKL) bersama 300-an pengurus dewan dari berbagai provinsi berkumpul dalam ”Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan
Kebudayaan se-Indonesia” di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, selama tiga hari (10-13/12/2023).
Ada dua agenda nasional tentang kesenian yang dibahas dalam munas ini, yakni tujuan spesifiknya mengenai transformasi kelembagaan dewan kesenian atau kebudayaan serta tujuan umumnya berupa penyusunan kesepakatan dalam konteks pemajuan kebudayaan, kata Sekretaris Umum DKL Bagus S. Pribadi.
"Munas ini merupakan pertemuan besar para pemangku kesenian dan kebudayaan yang difasilitasi oleh Direktoral Jenderan Kebudayaan untuk strategi kesenian dan kebudayaan nasional masa datang," ujar Bagus kepada Helo Indonesia Lampung, Minggu (10/12/2023).
Baca juga: Jelang Nataru, Harga Sembako Merangkak Naik di Lamtim
Dijelaskannya juga, munas ini merupakan pelaksanan Maklumat Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 yang mengamanatkan dilakukannya musyawarah besar Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan.
Musyawarah Nasional yang akan dibuka oleh Dirjen Kebudayaan, Hilmar
Farid, ini akan diikuti sekurangnya 300 peserta yang terdiri dari perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, para pemangku kepentingan seni-budaya, lembaga, institusi dan organsiasi seni-budaya, pemerintah, perwakilan komunitas serta individu pelaku seni dan budaya.
Mereka adalah pihak-pihak yang merepresentasikan masyarakat
seni-budaya seluruh Indonesia.
Tema yang diangkat adalah”Transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan untuk Tata Kelola Kebudayaan”.
Baca juga: Bawaslu Lamteng Rakor, Hengki Irawan Ingatkan Kiat Panwascan hingga Desa
Munas akan dilakukan dalam sesi sidang pleno maupun sidang-sidang komisi, dengan pemateri atau narasumber para pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan maupun seperti Hapri Ika Poigi (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah); Halim HD (Pengamat dan Networker Kebudayaan); Bambang Prihadi (Dewan Kesenian Jakarta); perwakilan komunitas seni-budaya seperti Akhmad Khairudin (Komunitas Hysteria Semarang); Wayan Udiana (Pendiri Teater Kene Bali); Angga Djamar (Manajer Nan Jombang Dance Company Sumatera Barat); Max Binur (Pengawas Papuan Vices dan Direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat [Belantara] Papua).
Juga pemengang otoritas di pemerintahan seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas; Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik; Ketua Tim Refomasi Birokrasi Nasional Soni Soemarsono dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid.
Selain itu akan hadir Walikota Ternate Dr. M Tauhid Soleman; Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi; Direktur Eksekutif
Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam; Bappenas;
Baca juga: Diseting Tak Saling Sanggah, Debat Capres-Cawapres Bakal Ngga Seru
Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung Rahmat Jabaril; Kepala Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania; Anom Astika (Koodinator Penyusunan PPKD Direktorat Jenderal Kebudayaan).
Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan adalah organisasi atau
lembaga yang lahir dari masyarakat yang disahkan dan dikukuhkan oleh
pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan
Pemerintah Kota sebagai mitra aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan dan kesenian.
Artinya, Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan merupakan
representasi masyarakat seni-budaya secara umum.
Munas ini memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan spesifik berupa penyusunan agenda transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan menuju peran dan fungsinya yang ideal untuk pemajuan kesenian dan kebudayaan Indonesia masa depan; merumuskan skema yang tepat maupun perangkat penopangnya, termasuk perangkat regulasi, untuk melakukan transformasi kelembagaan berikut rancangan sinergi dengan pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah, masyarakat seni dan budaya, serta publik; merumuskan langkah-langkah implementasi dalam transformasi kelembagaan yang dapat diimplentasikan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pemajuan kesenian dan kebudayaan.
Baca juga: Gubernur Arinal Lakukan Peletakan Batu Pembangunan Masjid Galpanda Sidomulyo Lamsel
Kedua, tujuan umum berupa penyusunan kesepakatan dalam konteks pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengarus-utamaan kesenian dan kebudayaan dalam strategi dan pelaksanaan pembangunan bangsa di masa
depan.
Munas yang difasilitasi oleh Direktoral Jenderan Kebudayaan,
Kemendikbudristek, ini memang sengaja dilaksakan bersamaan dengan proses politik menjelang pemilihan Presiden yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses politik tersebut, kendati para
pasangan calon kadang-kadang menyinggung hal-ihwal kehidupan maupun pengembangan kebudayaan dan kesenian, namun mereka belum benar-benar serius menyertakan dimensi kebudayaan secara umum dan kesenian secara khusus dalam visi pembangunan bangsa ke depan. Kebudayaan masih dianggap tidak penting.
Sementara faktanya Indonesia adalah negara adidaya dalam hal kebudayaan
dan kesenian. Kekayaan seni-budaya yang dimiliki Indonesia sungguh sangat besar.
Tapi ironisnya, selama ini perilaku sebagian masyarakat, termasuk perilaku sebagian elite-nya semakin jauh dari nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang benar-benar beradab.
Maka, melalui Munas ini, para pelaku seni-budaya, utamanya yang menjadi
pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan hendak mendorong agar kebudayaan tidak ditinggalkan di belakang melainkan harus di-arus- utamakan dalam pembangunan bangsa di masa datang, sekurang-kurangnya selama lima tahun ke depan di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh presiden baru yang akan terpilih tahun 2024.
Sudah saatnya kesenian dan kebudayaan tidak hanya dipandang dari aspek eksresif-artistiknya, melainkan lebih dati itu adalah wahana dan khazanah besar sehingga mutlak diupayakan pengarus utamaan dalam pembangunan bangsa sehingga nilai-inilai luhur, kreativitas dan karakter, yang lahir dari rahim kesenian dan kebudayaan itu sendiri maupun kesenian dan kebudayaan
sebagai wahana internalisasi nilai-nilai dalam segala aspek kehidupan,
termasuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik. (Rls)
