HELOINDONESIA.COM - Kalau sampai Hak Angket tentang kecurangan pemilu tidak mendesak segera sampai melampaui nanti batas pengumuman KPU, partai koalisi pendukung 01 dan 03 dinilai sebagai penghianat bangsa dan kurang ajar pada rakyat.
Pernyataan keras ini disampaikan politisi sekaligus pakar hukum Prof Dr H Eggi Sudjana SH. MH dalam video yang beredar di WhatsApp Group pada Sabtu (16/3/2024).
Eggy mengatakan, sebagai partai itu keterlaluan enggak ada gunanya klaim-klaim Hak Angket yang cuma untuk menghibur aja.
"Anda termasuk pembesar pembesar yang jahat. Ini tiba saatnya Bagaimana daya desak untuk angket ini segera bisa dilaksanakan," ujar Eggi Sudjana.
Baca juga: Anak Kecanduan Gadget, YouTube dan Game, Justru Orangtua Harus Perlakukannya Seperti Raja
Pertama, kata Eggi, dirinya tidak imbau partai yang lain dulu.
"Saya imbau PKS di mana saya di situ sebagai dewan pakar, punya hak bicara. Kalau Anda pimpinan-pimpinan di PKS tidak mampu mendesak hak angket Anda pasti ada main atau ada hal-hal yang mencurigakan dan batal demi hukum klaim-klaim sebagai partai Islam karena tidak jujur tidak benar dan tidak adil," paparnya.
Oleh karena itu, lanjut Eggi, partai yang lain PKB, Nasdem dan PDIP yang punya kewenangan otoritasnya penuh karena anggota DPR yang paling banyak fraksinya.
"Ditambah lagi gabungan dengan PPP jadi ada lima partai kalau dihitung bisa lebih 56%. Mereka (partai pendukung 02) kan cuma 4 partai harusnya menang apa ragunya lagi," terang Eggi.
Baca juga: Jokowi Datangi Pasar Disambut Demo, Seru Insiden Berebut Poster Antara Emak-emak dan Petugas
Kalau partai-partai itu tidak mendesak ini segera sampai melampaui nanti batas pengumuman KPU, menurut Eggi, mereka penghianat bangsa dan kurang ajar sama rakyat.
"Klaim-klaim sebagai partai gak ada gunanya. Anda menipu rakyat termasuk pembesar-pembesar yang jahat seperti diberitakan Allah dalam wahyunya surah Al-Anam ayat 123, akabiro mujrimin, pembesar-pembesar yang jahat. Ini sangat keras dari Allah azabnya segera tiba," papar Eggi keras.
Menurut Eggi, tiga kali peristiwa ini terjadi kok tidak ambil pelajaran yang mahal.
"Jangankan dengan Alquran dengan Pancasila yang kita sepakati sebagai harga mati buat berbangsa dan bernegara kalian langgar, kalian lihat kalian itu injak nilai-nilai Pancasila," tegasnya.
Secara ilmu hukum, Eggi menantang para intelektual bertarung cari ilmu hukumnya.
Baca juga: Beda Sekarang, Dulu Penjajah Belanda Liburkan Anak Sekolah 39 Hari Selama Puasa Ramadhan
"Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu diabaikan bahkan seperti di tipe-x, didelete, tidak berlaku lagi sila keempat. Karena apa? Ada Pilpres Bagaimana mau ada Pilpres sementara sila ke-4 bilang masih ada permusyawaratan perwakilan. Bagaimana ada Pilkada yang conditional objektifnya harus one man one vote," paparnya.
