HELOINDONESIA.COM - Ada yang khawatir dan ketar-ketir kalau Hak Angket soal kecurangan Pilpres dan Pemilu benar-benar dimajukan di DPR akan terjadi kerusuhan dan Presiden Jokowi bisa keluar dalam keadaan darurat.
Mantan aktivis 98, Adian Napitupulu menepis argumentasi demikian.
"Kalau memang kemudian Hak angket itu identik dan kerusuhan hapus aja konstitusinya," tegas Adian dalam tayangan Dejavu Politik dan videonya kembali diunggah akun X @Gunawan75.
Menurut politisi PDIP ini, kalau kemudian melaksanakan apa yang termaktub dalam konstitusi kita khawatir, ya hapus aja.
Baca juga: Cidera Olahraga Lari yang Paling Sering dan Tips Pencegahannya
"Bersidang lagi MPR nya. Diamandemen lagi pasal itu (Hak Angket)," papar Adian.
Politisi Senayan itu menegaskan bahwa bagaimana mungkin sebuah aturan yang ada secara konstitusional menjadi ketakutan buat bangsa ini
"Menjadi ketakutan buat pemerintah. Menjadi ketakutan buat orang-orang tertentu, enggak boleh dong. Konstitusi itu tidak boleh menakutkan buat rakyat," ujar Adian.
Adian menegaskan bahwa aturan tentang Hak Angket itu merupakan aturan bersama dan disetujui.
Baca juga: 7 Pelajar Gagal Tawuran, Aksinya Diketahui Polisi, Kena Sanksi Bersihkan Musholah
"Pertanyaannya apakah Hak Angket itu ada di dalam konstitusi ? Ada. Kenapa kita takut, kenapa kita khawatir. Kenapa kita berlebihan melihat apa yang memang diberikan kewenangannya oleh konstitusi, nggak boleh," ucapnya.
Seharusnya, lanjut Adian, kita bangga dan senang ketika yang dilakukan adalah langkah konstitusional bukan mengingkari konstitusi.
"Bukan memanfaatkan atau memanipulasi konstitusi tapi secara konstitusional kita lakukan," imbuhnya.
Misalnya, lanjut Adian, kemudian malah ada yang berfikir konstitusinya kita gugat, undang-undangnya kita gugat.
Baca juga: Pelukis Bali I Ketut Adi Candra Gebrak Semarang
"Tidak. Kita laksanakan konstitusinya, Kita laksanakan undang-undangnya. Lalu apa yang dikhawatirkan? Akan ada kekacauan, akan ada kerusuhan, Dari mana? Yang mau rusuh siapa, yang mau kacau siapa? Tidak ada. Kita mau Konstitusi dijalankan dengan baik dan benar," tutur Adian.
