LAMPUNG,HELOINDONESIA.COM -- Sejumlah aparatur sipil negara ASN Pemkab Pesisir Barat terindikasi terlibat politik praktis jelang Pemilu 2023. Padahal, Bawaslu setempat baru mencatat baru 11 kegiatan kampanye di enam dari 11 kecamatan.
"Kami telah menerima informasi awal adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pesibar J.Wilyan Gulta.
Lewat rilis yang diterima Helo Indonesia, Jumat (15/12/2023), J.Wilyan Gulta mengatakan tengah menyelusurinya.
Sebetulnya, kata dia, pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan lewat pengiriman surat himbauan kepada pihak-pihak terkait agar pada tahapan kampanye ini para peserta dan pelaksana pemilu serta tim Kampanye tetap menaati semua aturan kampanye.
Termasuk, kata dia, pengawasan atau penanganan terhadap netralitas ASN, TNI maupun Polri sesuai amanat UU.
Berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun Person In Charge (PIC), Bawaslu Pesibar sudah mengawasi kampanye Pemilu 2024.
"Dari semua kegiatan kampanye tersebut berdasarkan hasil pengawasan kami, semua peserta pemilu telah memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian,” katanya. (Rls/HBM)
