SEMARANG, HELOINDONESIA.COM -Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kaget saat mendengar pengakuan polos seorang siswa yang mengaku masih terdapat pungutan liar (pungli) berkedok infak di sebuah SMK Negeri di Rembang. Pengakuan ini disampaikan saat Ganjar memberikan motivasi pada acara seminar di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023) lalu. "Nah ini masih ketahuan. Saya senang sekali karena ada siswa yang mau mengaku,’’ ujarnya.
"Bayar nggak sekolahnya, dua sekolah mengatakan tidak, hanya beli seragam. Its ok, beli seragam. Yang satu, nggak bayar tapi membayar gedung. Masak membayar sih? Infak?," respon Ganjar mendapati pengakuan siswa tersebut.
Sontak, pengakuan ini membuat Ganjar yang berkomitmen memberantas semua jenis pungli menjadi geram. Bahkan tak perlu menunggu lama, Ganjar langsung menelepon kepala sekolah dan meminta dinas terkait melakukan assesment. Terlebih, saat ini SMK Negeri berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Baca juga: Ngopi Bareng Bersama Warga, Cara Ganjar Serap Aspirasi dan Beri Solusi Atasi Persoalan
Tak perlu menunggu lama, Kepala Sekolah yang diketahu di SMKN 1 Sale Rembang itu langsung dibebastugaskan dari jabatannya. Kepala sekolah mengaku meminta infak kepada para siswa dengan dalih untuk pembangunan mushala.
Infak
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menyampaikan seorang siswa SMKN 1 Sale mengatakan di sekolah tersebut ada penarikan uang gedung Rp300 ribu per siswa saat kenaikan kelas dalam bentuk infak.Uswatun mengatakan, sebelum dibebastugaskan, Kepala SMKN 1 Sale, Widodo, telah menjalani pemeriksaan dan mengakui.
Rupanya, sikap tegas Ganjar terhadap segala bentuk pungli di dunia pendidikan tidak sekali ini saja disampaikan. Sebelumnya, Ganjar dalam banyak kesempatan telah mewanti-wanti semua pihak agar tak ada lagi pungli di sekolah.
Berikut riwayat tindakan tegas Ganjar dalam merespon laporan masyarakat, terkait pungli di sekolah:
- Terima Laporan Pungutan, Ganjar Langsung Sidak Sekolah
Pada saat proses verifikasi dan validasi data calon siswa baru, pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2020, Ganjar mendapat banyak laporan adanya dugaan pungutan liar, yang diduga dilakukan sejumlah sekolah di Semarang. Modusnya, terang Ganjar, nanti setelah anak-anak calon perserta didik baru di terima di sekolah yang bersangkutan, orangtua siswa diminta membayar 'sumbangan' atau hal lainnya.
Baca juga: USM-Pertamina Kerja Sama, Rektor: Melangkah Bersama Majukan Masyarakat
Sontak, laporan tersebut membuat merah telinga Ganjar. Ia pun berkeliling ke sejumlah sekolah untuk mengecek langsung proses verifikasi dan validasi calon peserta didik baru. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengultimatum sejumlah sekolah, agar jangan sampai menarik pungutan apapun.
"Rata-rata sudah selesai verifikasinya, saya minta betul-betul diverifikasi dan kalau ada kecurangan langsung dicoret. Dan saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar dalam bentuk apapun kepada siswa baru," katanya di Semarang, Selasa 7 Juli 2020.
Bingkisan
- Larang Orangtua Siswa Beri Bingkisan untuk Guru
Kondisi sekolah yang kurang baik itu, kerap menjadi sumber pungli di lingkungan sekolah. Maka dari itu, Ganjar mengingatkan agar para guru tidak perlu memikirkan dana perbaikan sekolah karena itu akan ditanggung oleh pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat membuka secara daring kegiatan Sosialisasi Integritas dan Pendidikan Anti Korupsi Provinsi Jateng Tahun 2022, Kamis, 19 Mei 2022 lalu.
Pada kesempatan itu, Ganjar juga bercerita ketika datang ke sebuah sekolah pada saat pembagian rapor. Kala itu, Ganjar melihat orangtua siswa memberikan bingkisan kepada guru sekolah. “Gambaran saat itulah yang kemudian menunjukkan kepada saya rasanya yang seperti ini harus dihentikan dan nanti turunannya akan banyak sekali di sekolah,” kata Ganjar.
Karenanya, Ganjar melarang guru menerima bingkisan dari wali atau orang tua murid. Sebab, kata Ganjar, dimulai dari hal-hal seperti ini nantinya akan muncul permintaan yang membebani masyarakat dalam hal ini orangtua. Mulai dari soal pembangunan rumah ibadah, hingga perbaikan fasilitas seperti ruang kelas.
Semprot
- Semprot kepala SD Wonosobo
Pada awal September 2022, Ganjar melakukan kunjungan kerja ke Wonosobo. Pada saat itu, Ganjar yang mengenakan pakaian adat khas Jawa Tengah, menemui kerumuman sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) di daerah Wonosobo. Mantan anggota DPR RI tersebut lantas berbincang.
Baca juga: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kendal Daftarkan Sertifikasi Halal Gratis
Dari perbincangan itu, seorang siswa SD mengaku kepada Ganjar bila di sekolahnya masih terdapat pungutan, antara Rp25.000 - Rp30.000 per bulan. Mendengar jawaban dari siswa, kepala sekolah yang ikut mendampingi kerumuman tersebut langsung menyanggah. Dia menyebut, pembayaran tersebut tak lain untuk infak semata.
Dalih kepala sekolah pun sontak membuat Ganjar kian emosi. Di lokasi, Ganjar menekankan jika insitusi pendidikan dasar hingga menengah di daerahnya harus benar-benar gratis. Tak boleh ada pungutan dengan dalih dan modus apapun, termasuk berkedok infak. "Ini peringatan untuk kita semua. Pendidikan dari jenjang SD sampai SMA Negeri tidak ada pungutan SPP. Apapun bentuknya", tegasnya.
PPDB
- Ganjar Warning Sekolah dan Guru saat PPDB: Gak Ada Titip-titipan
Ganjar mewanti-wanti pihak sekolah maupun guru untuk menghilangkan budaya 'titip' calon siswa saat pelaksanaan proses seleksi PPDB. Selain mewanti-wanti pihak sekolah, panitia dan guru, Ganjar juga memberi pesan tegas soal menghilangkan budaya 'titip' kepada orangtua calon siswa.
Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo saat pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2022/2023. "Semua pihak harus bisa menjaga integritas masing-masing. Tidak hanya dari pihak sekolah dan guru, orangtua calon siswa juga harus menjaga integritasnya, jangan lagi ada budaya 'titip'," tegas Ganjar.
- Ancam Copot Kepala Sekolah Penahan Ijazah Siswa
Pada medio 2020, Ganjar Pranowo mendapat aduan dari warga di Solo, perihal ijazah sang anak yang ditahan karena belum melunasi pembayaran sekolah. Sontak, Ganjar marah dan meminta sekolah untuk tak menahan ijazah siswa yang belum menyelesaikan pembayaran administrasi.
"Terus soal nanti utangnya gimana, saya bilang yang membereskan Gubernur, tapi jangan ditahan," terangnya, Selasa 8 September 2020. Kata Ganjar, kasus serupa tidak hanya terjadi di Solo, melainkan juga pernah terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah.
Ditahan
"Sebenarnya, itu enggak semuanya ditahan juga, ada yang kita temukan ternyata siswanya belum cap jempol, waktu pembagian tidak datang. Maka, suasana kebatinannya di publik lapornya ke saya beda. Tapi ada yang ditahan betul," kata Ganjar.
Sekali lagi Ganjar menegaskan kepada semua kepala sekolah, agar tak menahan ijazah siswa yang telah lulus (alumni) karena alasan belum menyelesaikan administrasi. Jika masih ada sekolah yang menahan ijazah atas alasan uang, Ganjar menegaskan, maka ia tidak segan untuk mencopot kepala sekolah dari jabatannya.
- Minta Sekolah Hilangkan Budaya Perploncoan
Ganjar juga meminta sekolah untuk menghilangkan budaya perploncoan. Karena itu, Ganjar meminta sekolah mengawasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) atau sebelumnya dikenal Masa Orientasi Siswa (MOS).
Baca juga: TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2023, Kodim 0715/Kendal Bangun Akses Jalan Desa Kediten
Ganjar menegaskan, ia tak ingin lagi mendengar budaya perploncoan terhadap siswa baru masih terjadi di Jawa Tengah. Ganjar tidak ingin siswa baru menerima kekerasan atau semacamnya, seperti yang pernah terjadi di masa lalu.
“Kita mau pengenalan, ya kenalkan terhadap situasi dan kondisi sekolah,” tegas Ganjar di rumah dinasnya, Senin (11/7/2022).
Menurutnya, di masa pengenalan ini, siswa baru perlu diberikan motivasi yang membangun semangat belajarnya. Selain itu, lanjut Ganjar, siswa baru juga harus didorong untuk berprestasi. Bukan malah direcoki dengan budaya perploncoan yang tidak mendidik sama sekali. (ADE)
