HELOINDONESIA.COM - Memasuki Tahun Ajaran Baru, biasanya sekolah menerapkan daftar ulang penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK.
Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan mengingatkan agar sekolah tidak memaksa sumbangan komite dengan nilai yang ditentukan. "Setiap tahun ini menjadi sorotan. Ini perlu diperhatikan dan ditertibkan, pungutan berkedok sumbangan pendidikan," kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Luthfi Saifuddin, Senin (1/7/2024).
Kata Luthfi, sumbangan tidak boleh ditetapkan nilainya atau ada batas waktunya. "Hal ini sudah kami beri peringatan sebelumnya. Jangan memaksakan sumbangan yang memberatkan siswa," ujarnya.
Luthfi juga mengkritik ketimpangan dana BOS antara Kalsel dan Jakarta. "Di Kalsel hanya Rp1.640.000 per tahun untuk siswa SMA, sementara di Jakarta mencapai Rp6 juta per tahun," keluhnya.
Lanjut Luthfi, sekolah seharusnya tidak terlalu sering meminta sumbangan uang dari orang tua murid dengan alasan untuk iuran kegiatan. Sudah sepatutnya sekolah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi, tidak hanya demi kepentingan pengumpulan dana saja.
“Saya gak mau sekolah sedikit-sedikit meminta sumbangan dari orang tua,” ujar Luthfi, menyoroti kebijakan yang terkadang membebani orang tua dalam hal pembayaran berbagai biaya terkait pendidikan.
Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak memang sangat penting, namun Luthfi ingin memastikan bahwa beban finansial yang dihadapi orang tua semua berdasarkan takaran kemampuan masing-masing. Sehingga tidak ada patokan nominal yang ditentukan, apalagi sampai membebani.
Sementara Anisa salah satu orang tua murid, mengaku keberatan jika sumbangan masuk sekolah sangat memberatkan. "Saya dengar ada yang harus bayar dari Rp100 ribu sampai Rp300 ribu per bulan," ujarnya. Dia berharap ada keringanan bagi keluarga yang kurang mampu.
