HELOINDONESIA.COM - Dalam upaya meningkatkan tingkat kepuasan publik terkait informasi perkara dan informasi lainnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menekankan pentingnya peran media.
Suharto SH, M.Hum, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non-Yudisial, menyampaikan bahwa Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) bersama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) M.A RI harus bersinergi dalam memberikan edukasi hukum kepada publik.
Dalam wawancara eksklusif sebulan yang lalu dengan Syamsul Bahri, Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Suharto menegaskan pentingnya kolaborasi antara FORSIMEMA-RI dan Humas M.A RI.
"Humas memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mensosialisasikan, sementara insan media memiliki peran dalam mengedukasi publik. Jika sosialisasi dan edukasi berjalan dengan baik di Mahkamah Agung, tentunya publik pencari keadilan akan puas dengan apa yang mereka inginkan," ujar Suharto.
Syamsul Bahri menambahkan bahwa kekompakan, sinergi, dan sharing kinerja antara FORSIMEMA-RI dan Humas MA RI adalah kunci utama dalam menciptakan edukasi hukum yang efektif.
Menurutnya, FORSIMEMA-RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Humas MA RI demi memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.
Edukasi hukum di Mahkamah Agung dan jajaran lembaga peradilan di bawahnya bukan hanya tanggung jawab Humas, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara media dan institusi peradilan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai proses hukum dan keadilan.
Dengan adanya upaya sosialisasi dan edukasi yang baik, diharapkan tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung akan meningkat.
Selain itu, publik akan lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam mencari keadilan, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih transparan dan adil.
Melalui wawancara ini, Suharto SH, M.Hum berharap agar semua pihak, termasuk media, dapat terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan informasi hukum yang jelas dan benar," pungkasnya.
