Oleh Gufron Aziz Fuadi
HAMAS atau Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah secara harfiah "Gerakan Perlawanan Islam" adalah gerakan nasionalis Islam Sunni Palestina yang menentang pendudukan Zionis di wilayah Palestina.
Hamas yang didirikan oleh Syaik Ahmad Yasin pada tahun 1987 merupakan respon terhadap aktivitas PLO yang semakin lembek menghadapi penjajah Israel dan tekanan Barat. PLO dan Yasser Arafat.
PLO yang beraliran sosialis nasionalis saat itu dinilai gagal memperjuangkan kemerdekaan Palestina karena sikapnya yang semakin lunak dengan menuntut wilayah yang di bawah Resolusi PPB No. 181 Tahun 1947.
Sementara Hamas masih keukeh menuntut seluruh wilayah Palestina sebelum Perang Dunia II.
Baca juga: Mabuk dan Tak Diberi Uang Orangtua, Nanang Bakar Rumah Sepupu
Sebagaimana diketahui, setelah PD I, wilayah Palestina dibawah pendudukan Inggris sebagai pemenang perang PD I, sehingga dengan leluasa pada tahun 1917 menteri luar negeri Inggris Lord Arhtur Balfour mengeluarkan surat yang kemudia dikenal sebagai Deklarasi Balfour yang memberikan perlindungan kepada bangsa Yahudi untuk memasuki Palestina.
Menjelang PD II, jumlah pemukim Yahudi di Palestina mencapai 6% penduduk Palestina. Setelah PD II jumlahnya segera sangat meningkat menjadi 33% tetapi hanya memiliki lahan seluas 6%.
Kemudian atas bantuan Amerika, Inggris dan para sekutunya, PBB mengeluarkan resolusi PBB no. 181/1947 yang memberikan hak 55% wilayah Palestina kepada pemukim Yahudi. Sedang pemilik sahnya mendapatkan sisanya, 45%. Dan itu menjadi modal bagi pemukim Yahudi untuk membentuk negara Israel pada tahun 1948.
Tetapi bagaikan kucing garong, Israel tidak cukup puas dengan hanya 55% wilayah justru mengklaim 100% wilayah Palestina dan mengusir seluruh penduduk Arab Palestina.
Baca juga: GGP Raih Indonesias SDGs Award 2023 Kementerian PPN-Bappenas
Mengingat Israel menganut sistem apartheid, yaitu pemisahan negara berdasarkan ras. Itulah mengapa Israel tidak mematuhi satupun dari 139 resolusi PPB, termasuk larangan membangun pemukiman baru di wilayah pendudukan.
Dan jumlah resolusi yang tidak dipatuhi sekarang menjadi 140, setelah PBB menyetujui resolusi tentang krisis Gaza, perintah genjatan senjata demi kemanusiaan pada 27/10/2023 yang disetujuinya oleh 120 negara serta ditolak Amerika dan Israel dan 12 negara lainnya.
Semakin mundur dan lemahnya PLO ditandai dengan menyetuju perjanjian Oslo pada 19 September 1993 yang digagas oleh Amerika Serikat. Dimana dalam perjanjian itu, Israel mengakui PLO sebagai wakil Palestina yang sah dan PLO setujui untuk menjadi pemerintah otorita nasional Palestina yang meliputi sebagian Tepi Barat (yang tidak (belum) diduduki Israel) dan seluruh wilayah Gaza. Karena namanya adalah pemerintah otorita, tentunya berada dalam lingkup pemerintah Israel.
Sehingga pada tahun 1994 dibentuklah (as-Sulṭah al-Waṭanīyah al-Filasṭīnīyah) dengan Yasser Arafat sebagai presiden yang pertama. Tetapi kendali pemerintahan otorita tidak efektif, terutama di Jalur Gaza yang menjadi basis wilayah gerakan Hamas.
Itulah mengapa sejak tahun 1987, sejak gerakan Intifadhah dilancarkan oleh Hamas, kita tidak pernah mendengar gerakan perlawanan yang dilancarkan oleh PLO terhadap penjajah Israel. Apakah mereka sudah lelah dan cukup puas dengan pemerintahan otorita?
Wallahua'lam bi shawab
(Gaf)
