HELOINDONESIA.COM - Melalui Munas tarjih tahun 2003, Muhammadiyah merumuskan tujuh kriteria sebagai pedoman untuk memilih pemimpin.
Yakni, (1) memiliki integritas (sidiq), (2) kapabilitas (Amanah), (3) memiliki jiwa kerakyatan (tablig), (4) visioner (fatanah), (5) berjiwa negarawan, (6) mampu menjalin hubungan internasional, dan (7) memiliki jiwa reformis.
Dalam khittahnya, Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik.
"Tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi politik manapun bukan berarti Muhammadiyah apolitik dan abai dengan persoalan politik," ungkap H. Hardiansyah, Koordinator Nasional Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM) saat membuat Petisi Hapus Prabowo – Gibran (PHP GIBRAN) di Jakarta, Jumat (2/2/2024)
Terkait suksesi kepemimpinan nasional 2024, lanjut Hardiansyah, Muhammadiyah melalui Keputusan Muktamar 48 di Surakarta tahun 2022 mendorong para pemimpin memiliki orientasi pada nilai Pancasila, agama, dan kepribadian bangsa yang mendalam dan autentik.
Muhammadiyah berharap para pemimpin yang terpilih haruslah sosok-sosok negarawan sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan kepentingan sesaat lainnya.
Para pemimpin yang dipilih juga harus mampu membebaskan dari kooptasi berbagai kekuatan asing maupun domestik, yang terus-menerus bekerja membelokkan negara dari fungsi dan orientasi kepatuhan konstitusional (constitutional obedience) dan keluhuran nilai Pancasila.
"Para pemimpin yang dihasilkan oleh Pemilu 2024 juga diharapkan memiliki prinsip politik untuk melepaskan dan tidak untuk melanggengkan kekuasaan," tegas Hardiansyah.
Baca juga: Peserta PKL Diklat Terpadu Kejaksaan RI Kunjungi Fasilitas BNN RI di Lido
Untuk itulah, sambungnya, Muhammadiyah selalu konsisten memberi panduan bagi warganya dalam memilih pemimpin bangsa dan negara.
Namun demikian, kondisi Pemilu 2024, menurutnya, berada dalam situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja.
Pemilu sebagai jalan demokratis untuk menjaring pemimpin bangsa mengalami ancaman yang sangat serius.
"Ini dimulai dengan keinginan istana untuk memperpanjang kekuasaan selama tiga periode hingga mengakali undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan berjalannya politik dinasti dengan mencalonkan Gibran anak Jokowi menjadi cawapres – walau sebelumnya belum mencukupi persyaratan usia," paparnya.
Tak cukup sampai di situ, tambahnya, untuk memastikan politik dinasti menang di Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo dengan sengaja ikut cawe-cawe dalam proses politik hingga upaya memenangkan anaknya yang berpasangan dengan capres Prabowo Subianto.
"Mirisnya ada juga indikasi pengerahan aparatur dan infrastuktur negara serta indikasi politisasi bantuan sosial untuk masyarakat," ungkapnya.
Dia menilai, perilaku cawe-cawe presiden dalam proses Pemilu mengisyaratkan bahwa Presiden Joko Widodo bukanlah sosok negarawan, namun hanya sosok politisi yang ingin melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti.
Demikian juga Prabowo Subianto, dengan menerima Gibran anak Jokowi sebagai cawapres, menunjukkan Prabowo adalah seorang pemburu kekuasaan yang tidak memiliki jiwa kenegarawanan.
Baca juga: Polri Jamin Netralitas dalam Pemilu, Ini yang Jadi Pedoman
"Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM) menganggap pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka adalah pemberi harapan palsu (PHP) bagi masa depan Indonesia, PHP bagi upaya mewujudkan masa depan demokrasi yang berkualitas, PHP bagi pembangunan menuju Indonesia maju," tuturnya.
Karena itu, tegas Hardiansyah , APM sebagai wadah komunikasi alumni perguruan Muhammadiyah dari Tingkat TK hingga perguruan Tinggi seluruh Indonesia – menyampaikan petisi dengan nama Petisi Hapus Prabowo & Gibran (PHP GIBRAN).
"APM meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghapus pasangan Prabowo – Gibran dari opsi pilihan pada Pilpres 14 Februari 2024.
Dia juga meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bergerak bersama mengajak keluarga, tetangga dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung dan tidak memilih pasangan Prabowo-Gibran.
Baca juga: Kapuspen TNI Membuka Rapat Anggota Tahunan Koperasi Citra Dana Yasa
Meminta kepada warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), dengan tidak memilih Prabowo-Gibran serta berperan aktif turut mengawasi terhadap bahaya potensi kecurangan pemilu.
Meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah untuk melaporkan segala bentuk potensi kecurangan Pemilu - baik di masa kampanye, masa tenang dan masa pemilihan.