HELOINDONESIA.COM - Partai Nasdem melakukan kerjasama politik dengan PKB. Koalisi dua partai tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan capres-cawapres ke KPU pada bulan Oktober mendatang.
Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, syarat bagi partai politik untuk mendaftarkan capres-cawapres adalah minimal 20 persen kursi DPR atau 115 kursi hasil pemilu sebelumnya.
Kedua partai tersebut merupakan partai parlemen. Partai NasDem memiliki 59 kursi sedangkan PKB 58 kursi. Sehingga jika ditotal, NasDem dan PKB memiliki 117 kursi DPR. Dengan demikian jika nantinya kedua partai berkoalisi, telah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
Seperti diketahui, menanggapi Koalisi Nasdem dan PKB, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menanggapi dengan santai. Meskipun PKB telah membelot dengan membentuk kerja sama baru bareng NasDem dan Anies Baswedan.
Baca juga: Penetapan Cak Imin Cawapres, Demokrat Akui Anies Tunduk Pada Surya Paloh
"Inilah namanya demokrasi kita. Musyawarah. Saya sendiri belum dengar. Santai-santai saja. Wapres saatnya ada," kata Prabowo di Jakarta, Kamis (31/8).
Diberitakan sebelumnya, kabar kerjasama politik NasDem dan PKB dibocorkan Partai Demokrat. Pasalnya, NasDem sudah menyatakan secara resmi akan bekerja sama dengan Demokrat dan PKS. Kerjasama tersebut lalu dilanjutkan dengan membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatua.
Kerja sama itu, Demokrat, mengungkapkan diinisiasi oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Anies Baswedan secara sepihak setuju diduetkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Respon Prabowo Soal Kerjasama Politik Nasdem dan PKB
Rifky menegaskan bahwa lanhkah kerja sama antara NasDem-PKB dengan mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merupakan bentuk pengkhianatan.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol," ucap Rifky
Demokrat juga menuding Capres Anies Baswedan juga telah mengkhianati mandat yang diberikan untuk menentukan cawapres sendiri.
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ucap Rifky.
