HELOINDONESIA.COM - Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan cukup jauh. KPU Pusat dan KPU Daerah sudah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. DPR yang punya fungsi pengawasan dan penganggaran, meninjau berbagai kota dan kabupaten sehubungan persiapan Pemilu 2024.
Dalam hal ini Komisi II DPR yang bersangkut paut, salah satunya memantau persiapan Pemilu 2024 di Kota solo, Jawa Tengah. Dari pantauan langsung di Kota Solo
Menurut anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera persiapan penyelenggaraan Pemilu di Kota Solo secara umum dinilai sudah baik. Walaupun begitu, ia melihat ada tiga masalah yang perlu ditindaklanjuti.
“Ha itu agar para pemilih yang memenuhi syarat dan tidak kehilangan hak suara sekaligus para petugas pemilu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya,” ungkap Mardani.
Baca juga: Anies Datangi Kediaman Cikeas, Rocky Gerung: Tidak Mungkin SBY Terima Hal yang Belum Konkrit
Tiga masalah itu, kata dia, adalah kejelasan honor bagi para petugas yang bekerja dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu Pemilu 2024, kemudian, tidak tertampungnya sejumlah mahasiswa dalam TPS kampus, serta minimnya petugas pengawas pemilu di tingkat kelurahan.
"Selesai pertemuan hari ini, kami Komisi II DPR. Kami menemukan ada tiga temuan. Rencananya, kami akan bawa pada RDP, Rapat Dengar Pendapat, berikutnya," tutur Mardani.
Menurut Mardani, Sentra Gakkumdu di beberapa wilayah termasuk di Kota Solo belum memperoleh honor. keterlambatan ini terjadi akibat adanya perbedaan keputusan antara KPU dan Kementerian Keuangan dalam hal penentuan masa durasi kerja.
Baca juga: Dapat Merusak Fisik dan Mental, Berikut 8 Efek Buruk dari Kebiasaan Begadang Bagi Kesehatan
“Selain itu, ditemukan sejumlah lokasi yang padat oleh mahasiswa dan pelajar belum bisa menampung para pemilih akibat keterbatasan kuota jumlah surat suara di TPS kampus,” ujar politisi PKS itu.
Ia pun juga menyayangkan jika solusinya adalah mendistribusikan ke TPS di luar wilayah kampus, maka dikhawatirkan para pemilih yang merupakan mahasiswa tersebut memutuskan tidak menggunakan hak suara karena lokasi TPS yang dituju terlalu jauh.
Dijelakannya, di kampus kan banyak mahasiswa yang merantau ternyata rata-rata tidak terwadahi di TPS sekitar kampus karena TPS sekitar kampus kalau DPTB khususnya hanya cuma 2 persen dari surat suara TPS.
Baca juga: Ganjar Beberkan Keinginan Berpasangan Dengan Prabowo : Beliau Punya Kelebihan
“Kalau rata-rata kalau 300 surat suara di TPS maka 2 persen yang berarti 6 surat suara nggak cukup untuk mahasiswa yang merantau itu. Kalau disebar ke TPS yang jauh, malah ga jadi milih," ujar dia.
Mardani menandaskan, demi menjaga kondisi yang kondusif selama Pemilu 2024, Mardani menilai perlu ada penambahan kuota untuk Pengawas Pemilu di tingkat kelurahan.
"Kami menemukan ada 1 pengawas Pemilu untuk 1 Kelurahan untuk mengawasi 100 TPS pada saat hari H. Padahal per 1 TPS bisa menampung 3000 orang. Saya tidak ingin potensi konflik timbul karena tidak diantisipasi," kata Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR. (**)
