HELOINDONESIA.COM - Dorongan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terus berlanjut. Hal itu disebabkan kader bawah dan elit partai mulai khawatir akan nasib Golkar di Pemilu 2024. Terlebih, hasil survei menempatkan suara Golkar di Pemilu 2024 turun hingga di bawah 10 persen.
Kader mulai mencari akar permasalahannya, diantaranya mereka mulai menyoroti kinerja Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto yang dianggap tidak mampu menaikan elektabilitas partai. Penyebabnya, nama Airlangga kurang bersaing baik sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, wajar saja pada kader dan elit partai Golkar mulai khawatir. Sebab, sebagai salah satu parpol besar tentu Golkar berkeinginan kuat untuk mencalonkan kader terbaiknya sebagai capres atau cawapres.
Namun yang terjadi, kata dia, jangankan untuk mengusung kader jadi capres atau cawapres, untuk menentukan Koalisi saja Golkar masih kelimpungan.
Baca juga: PCNU Demak Diminta Tidak Boleh Mbalelo, Harus Satu Komando PBNU
Menurut dia, situasi tersebut terjadi disebabkan Airlangga tidak memiliki daya jual untuk ditawarkan menjadi capres. Elektabilitas Airlangga saat ini masih jauh dibawah dari kandidat capres atau cawapres lainnya.
Hal itu semakin menimbulkan kekhawatiran kader dan elit partai karwna jika dibiarkan elektabilitas Golkar akan semakin melorot.
“Senior-senior Partai Golkar memandang bahwa Partai Golkar kehilangan marwah dan martabatnya sebasgai partai besar, Partai Golkar ini kan partai yang diciptakan untuk berkarya secara gamblangnya berkuasa,” kata Bawono Kumoro, Minggu (30/7).
Tidak hanya soal elektoral Airlangga Hartarto, masalah hukum yang menyeret nama Airlangga juga menjadi masalah krusial bagi partai yang pernah menjadi berkuasa selama 32 tahun di Indonesia.
Baca juga: Pidato depan Aktivis Buruh Rocky Gerung Offside, Hina Presiden Bajingan yang Tolol
Karena itu Bawono menilai reaksi keras kader dan elit partai agar Airlangga diganti lewat Munaslub dalam waktu cepat adalah hal yang wajar mengingat hal itu adalah bagian dari kekjwatiran kader, partai itu akan menuai hasil minor di Pemilu 2024.
"maka kalau ada penilaian itu (pergantian ketua umum) tidak bisa disalahkan juga," pungkasnya.
