HELOINDONESIA.COM - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, banyak pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat bonus jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT).
Kebijakan pemerintah pusat ini diungkapkan pengamat politik, Rocky Gerung.
Dia mengkritisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah tayangan video yang diunggah di media sosial (Medsos) berdurasi 1 menit pada Selasa (13/6/2024).
Menurutnya, pengangkatan PLT oleh Pemerintah merupakan alat Presiden untuk mengendalikan pemilu.
Baca juga: Misteri Mayat Mutilasi di Dekat Flayover Trosobo, Polisi Sidoarjo Sudah Mengungkap Ciri-ciri Korban
"Jadi itu adalah peralatan Presiden untuk mengendalikan pemilu. Belum mulai dia sudah menang. Dia sudah menguasai 60 persen seluruh Indonesia melalui aparat yang diangkat tanpa dipilih rakyat," ujar Rocky.
Rocky mengatakan, sudah 60 persen dari kepala daerah, bupati, wali kota, diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negari (Mendagri) Republik Indonesia.
"Sudah 60 persen di Jawa dan di Indonesia sudah 80 persen. Apa artinya pejabat daerah diangkat Presiden di tahun Pemilu," kata Rocky.
Masalahnya diangkat berapa lama, sambung Rocky, PLT itu diangkat dua setengah tahun.
"Dua setengah tahun itu separuh dari tahun pemilu. Lalu, alasannya apa sementara karena darurat. Mana ada darurat setengah dari tahun Pemilu plt," kritik Rocky.
Kalau sementara, tambah Rocky oke, dua Minggu oke, dua bulan oke.
Baca juga: Pontensi Kekeringan di Jatim Tahun ini, Bisa Berdampak Terhadap 1,6 Juta Lebih Warga Desa
"Ini dua setengah tahun tanpa legitimasi. Apa nggak bangke itu," cetusnya.
Ing madya mangun dinasti, Tut Wuri Cawe-cawe," tambahnya lagi di video yang lain.
Irvan S
