HELOINDONESIA.COM - Sistem Pemilu 2024 tengah menjadi pembicaraan hangat menyusul pernyataan Ahli Tata Negara Denny Indrayana yang 'membocorkan' keputusan MK akan merubah sistem pemilu menjadi proposional tertutup atau coblos partai.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Alkatiri menanggapi keputusan MK yang hingga saat ini belum ada putusan MK karena para hakim belum menggelar rapat permusyawaratan.
Delapan partai di parlemen, yaitu PKS bersama PAN, GOLKAR, Demokrat, PPP, NasDem, Gerindra dan PKB menyepakati sistem pemilu 2024 tetap seperti 2019. Namun hanya PDIP yang masih kukuh ingin mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.
Baca juga: Meski Belum Sepakat Dukung Ganjar, PAN dan PDIP Sepakat Tak Saling Menjatuhkan
"Kami 8 partai di parlemen yakin proporsional tertutup akan menutup hak rakyat untuk memilih wakil yang disukai dan dikenalnya untuk duduk di parlemen," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (3/6/2023).
Menurut dia, PKS beseta delapan partai politik lainnya berharap kewenangan Pemilu tetap berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk menilai orang yang tepat di Parlemen dan Pemilu Presiden nantinya.
"Saya juga berkeliling ke konstituen, ke rakyat di Jawa Tengah. Aspirasi mereka sama dengan PKS, ingin Pemilu tetap bebas pilih caleg yang diinginkan. Proporsional terbuka, semoga didengar hakim MK di Jakarta!"
Baca juga: PDIP-Nasdem Saling Sindir Soal Sikap Politik, Kacang Lupa Kulit Hingga Bermuka Dua
Wakil ketua DPRD Jawa Tengah itu mengaku khawatir jika proporsional tertutup akan membuka kekisruhan Pemilu. Sebab kata dia, tahapan Pemilu tengah berlangsung.
"Kenapa demikian? Karena saat ini sudah masuk ke tahapan-tahapan Pemilu 2024. Nama-nama bakal caleg yang akan bertarung telah masuk ke KPU RI. Proses pemilu telah berjalan! Jangan mengubah sistem di tengah jalan," ucapnya.
Dia menunjukan kenaikan indeks korupsi. Laporan Transparency Internasional terbaru menynjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. "Ini artinya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik juga semakin berkurang," katanya.
Tidak hanya itu, imbuh Quatly Indeks Demokrasi Indonesia juga masih di angka 6,71 pada tahun 2022. Dengan sistem Proporsional tertutup menjadikan Partai memiliki kewenangan untuk memilih wakil di Parlemen sekaligus menentukan Presiden dan wakilnya. "Tentunya, sistem proporsional tertutup akan membuat indeks korupsi dan demokrasi semakin terpuruk," pungkasnya.
