HELOINDONESIA.COM - Politisi PKN Anas Urbaningrum menilai sistem pemilu proporsional tertutup nyata-nyata telah terbukti gagal. Sedangkan sistem pemilu proporsional terbuka baru sekadar mengandung kekurangan dalam praktek. Ia menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Menurut Anas, sistem pemilu proporsional terbuka belum terbukti gagal. Bahkan bisa diperbaiki. Anas tampaknya membuat catatan ini terkait uji materi di MK, dan kabarnya akan segera keluar putusan MK.
Bahkan ada yang mengatakan, kemungkinan MK akan memberi putusan penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
“Sistem pemilu proporsional tertutup nyata2 telah terbukti gagal, sedangkan poporsional terbuka baru sekadar mengandung kekurangan dalam praktek. Belum terbukti gagal.
Baca juga: Senior Golkar Sambut Gembira Bakal Berakhirnya Jabatan Gubenur Arinal
Bahkan bisa diperbaiki dgn mekanisme internal partai dan penguatan kesadaran pemilih,” tulis Anas Urbaningrum di Twitter dengan akun @anasurbaningrum, 23 Mei.
Anas Urbaningrum kemudian membuat catatan dengan goresan tinta di selembar kertass yang diunggah pula. Anas kemudian memberikan pertanyaan sekaligus jawabannya.
“Lalu, pilihannyater buka atau tertutup? Terbuka lebih berbiaya tinggi? Belum tentu. Kalau terbuka dengan mekanisme yang baik dan partai melakukan seleksi calon-calon yang bermodal sosial tinggi, bisa menekan angka finansial,” tulisnya.’
Sementara tertutup dengan mengandalkan kesaktian nomor urut berpotensi hanya memindahkan lokasi biaya politik dari "area pemilih" menuju "area elit politik".
Baca juga: Pemerintah Telah Zalim, Uang Purnabakti Ketua dan Anggota KPU Kota Sukabumi Belum Dibayar
Sistem tertutup telah terbukti gagal, sedangkan sistem terbuka belum terbukti gagal, meskipun dalam prakteknya ditemukan titik-titik yang berbiaya tinggi. Dia menilai kalau menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup, itu kemunduran.
“Kembali pada proporsional tertutup bukan saja kemunduran, tetapi juga sekadar memindahkan lokasi biaya politik dari “area pemilih” menuju “area elit partai”. Tidak ada jaminan sama sekali bhw proporsional tertutup akan mengoreksi politik berbiaya tinggi,” tulis Anas Urbaningrum.
Menurutnya, proporsional tertutup akan membuat konflik internal yg keras karena rebutan nomor urut, karena di dalam kesaktian nomor itulah terletak nasib para caleg. Tidak ada masa depan buat caleg nomor tengah, apalagi nomor sepatu alias buncit.
Ketika nomor urut (parpol) menjadi fokus rebutan dan titik kompetisi, maka pemilih kembali diposisikan sekadar sebagai asesoris demokrasi. Kalau denggunakan proporsional trtutup maka penentu caleg yang jadi Wakil rakyat di DPR adalah rundingan di tingkat elit partai.
“Cuma pemanis dalam pemilu. Suara pemilih tidak menentukan siapa yg akan menjadi wakilnya, karena wakilnya ditentukan oleh “rundingan” di tingkat elit-elit partai. Pemilih turun pangkatnya kembali menjadi obyek,” tulis Anas Urbaningrum.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu terang-terangan menyatakan tidak setuju kalau elit-elit partai diberikan hak istimewa khusus untuk menentukan siapa saja yang akan duduk di DPR atau legislative.
“Saya termasuk yg tidak setuju jika elit2 partai diberikan hak istimewa khusus untuk menentukan siapa yg akan duduk di lembaga legislatif. Cukup elit2 partai berwenang melakukan seleksi yg baik dan menawarkan caleg2 yg bermutu kepada pemilih. Biarkan pemilih yg menentukan,” tutur @anasurbaningrum.
“Jadi, mengoreksi kecenderungan politik biaya tinggi bukan dgn kembali pada sistem tertutup, melainkan dgn memilih caleg-caleg yang berbekal modal sosial memadai. Dengan demikian modal finansial yang diperlukan bisa efisien,” tandas Anas Urbaningrum. (*)
(Winoto Anung)
