HELOINDONESIA.COM - Beberapa hari belakangan publik dihebohkan dengan anomali penghitungan suara dalam sistem rekapitulasi online Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Terutama pada sistem Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id.
Hal ini diungkapkan Ketua Cyberity, Arif 'Bangaip' Kurniawan dalam rilis yang diterima redaksi pada Sabtu (17/2/2024).
"Kejanggalan demi kejanggalan yang bermunculan itu mendorong berbagai pihak untuk mengecek satu per satu data C1 Hasil dengan data tabulasi di sistem pemilu2024.kpu.go.id," ungkap Arif.
Baca juga: Pemilu di Semarang Kondusif, Polisi Apresiasi Keterlibatan Masyarakat
KPU sendiri, menurut Aris, sudah mengklarifikasi temuan kejanggalan itu.
"Mereka mengakui terdapat kesalahan akibat ketidaksempurnaan pembacaan (optical character recognition/OCR) dokumen C1 yang diunggah melalui Sirekap," paparnya.
Arif mengatakan kalau kesalahan itu terjadi di 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Atas dasar itu, kami dari Cyberity melakukan investigasi gabungan untuk mendalami sistem keamanan web aplikasi Sirekap (sirekap-web.kpu.go.id) dan pemilu2024.kpu.go.id," tegasnya.
Baca juga: Deal Merekrut Lima Pemain Baru dari Klub Liga 3 Jatim, Persedikab Mengincar Tiga Pemain Baru Lagi
Arif mengungkapkan, dari penelusuran situs yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:
Pertama, sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura.
Kedua, layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba.
Ketiga, posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada dan diatur di luar negeri, tepatnya di RRC.
Baca juga: Menteri Kehutanan: Pers Berperan Penting Ikut Sosialisasikan Kelestarian Hutan
Keempat, terdapat celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id.
Kelima, ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya.
Berdasar temuan tersebut, lanjut Arif, Cybercity menyatakan:
1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), karena menyangkut sektor publik dan dihasilkan oleh APBN, dana publik dan sejenisnya, maka data penting seperti data pemilu mestinya diatur dan berada di Indonesia (Pasal 20 PP Nomor 71/2019).
2. Kejanggalan-kejanggalan pada sistem IT KPU sudah terjadi sejak lama.
Masalah ini terkesan dibiarkan begitu lama dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Hingga saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya.
Baca juga: Artis Dangdut Via Vallen Hamil Chevra Yolandi sangat Bahagia
3. Untuk mendukung Pemilu 2024 jujur, transparan dan adil, kami meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Cybercity merupakan komunitas yang fokus pada isu keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia.
Komunitas ini beranggotakan para pegiat dan praktisi keamanan siber dan masyarakat sipil yang concern terhadap masalah siber dan perlindungan data.
