HELOINDONESIA.COM - Berdasarkan tren sejak periode kedua pemerintahan Jokowi pada 2019, situasi demokrasi di Indonesia pada 2024 diprediksi makin memburuk .
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, dalam diskusi daring bertema "Cawe-cawe Presiden dan Senjakala Demokrasi: Outlook LP3ES 2024" pada Minggu (28/1/2024).
Menurut Wijayanto, indikator praktik demokrasi mulai memburuk ketika muncul wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi melalui isu presiden 3 periode dan penundaan pemilu.
Wacana penundaan pemilu, menurut lembaga penelitian nonpemerintah yang didirikan pada tahun 1971 itu mulai didengungkan sejak 2023.
Baca juga: Nonton Drakor Marry My Husband Episode 9 Sub Indo
Ini terjadi setelah ramai penolakan terhadap isu presiden 3 periode.
Menurut Wijayanto, saat ini ada cara baru untuk memperpanjang kekuasaan.
"Menggunakan perangkat yang masih dimiliki oleh rezim, yaitu memajukan anaknya sebagai cawapres, setelah lebih dahulu mengubah aturan main melalui MK yang dipimpin oleh adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman," jelasnya.
Wijayanto mengatakan, indikator kemunduran praktik demokrasi pada periode kedua Presiden Jokowi adalah pengingkaran terhadap aturan main demokrasi, menyingkirkan lawan politik, praktik kekerasan negara dan pemberangusan insan sipil dan media.
Dalam diskusi LP3ES, peneliti dari Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV), Ward Berenschot mengatakan, terdapat 2 indikator yang memperlihatkan Indonesia kehilangan ruh Reformasi 1998.
Baca juga: Viral Video Ibu-ibu Piknik di Kuburan Sambil Berjoget Ria
"Bahkan kembali mengarah kepada praktik demokrasi prosedural seperti masa Orde Baru," jelas Ward.
Indikator pertama, jelas Ward, adalah dominasi kekuatan oligarki ekonomi di dunia politik Indonesia.
Sehingga berdampak terhadap produk kebijakan dalam 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi, cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi.
Indikator kedua adalah mengedepankan hal-hal yang prosedural, ketimbang substantif.
Menurut Ward, praktik demokrasi prosedural tetap berjalan, seperti pemilu dan pilpres, sebagai prosedur buat memilih pemimpin dan cukup terbuka.
Baca juga: Prof Mahfud MD: Berdosa Kita Biarkan Ibu-ibu Lahirkan Anak dan Membiarkannya Tak Berakhlak
Namun demikian, lanjut Ward, praktik demokrasi substantif untuk memperkuat prinsip negara hukum, penguatan hak warga, kemandirian institusi negara, kebebasan pers dan ruang untuk gerakan masyarakat sipil dilemahkan.
