KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kendal menggelar tasyakuran dan doa bersama serta pemotongan tumpeng di Kantor DPC PDIP Kendal, Rabu 10 Januari 2024.
Kegiatan juga diisi dengan menyaksikan bersama-sama secara virtual perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan.
Pemotongan tumpeng dipimpin Ketua DPC PDI Perjuangan Kendal, Akhmat Suyuti, dan dihadiri para KomandanTe baik bintang dua, serta para Pengurus PAC, simpatisan dan kader PDI Perjuangan.
Baca juga: Penertiban Knalpot Brong, Polres Kendal Turut Periksa Kendaraan Anggotanya
Ketua DPC PDI Perjuangan Kendal, Akhmat Suyuti mengatakan, tema HUT ke-51 PDIP adalah "Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang". Yang dijadikan sebagai bentuk semangat atau spirit dari PDIP sebagai partai dari rakyat untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang.
"Hal ini bukan tidak ada dasarnya, mengingat bahwa sementara ini beberapa yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kurang bisa memberikan suri tauladan juga," ujar Akhmat Suyuti.
Sangat Tepat
Menurutnya, tema yang dicetuskan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri sangat tepat. Pasalnya pada Pemilu 2024 saat ini terlihat para pemangku kebijakan tidak bisa menjaga netralitasnya.
"Netralitas yang harusnya dijaga, baik itu polisi, TNI maupun ASN itu ternyata tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, menurut saya, sangat tepat manakala ibu ketua umum PDIP mengambil judul Satya Eva Jayate ini," bebernya.
Pada kesempatan tersebut, Akhmat Suyuti juga ikut menyentil perilaku politik para Kepala Daerah yang secara terang-terangan mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
Baca juga: Polda Jateng Tangkap Sindikat Jual Beli Mobil Bodong di Pati, Beroperasi Sejak 2017
“Panjenengan bisa lihat sendiri, kepala daerah meneriakkan ASN harus netral, tapi dia sendiri pimpinan dari ASN. Walaupun tidak mengatasnamakan kepala daerah tapi ya jangan dilakukanlah. Netralitasnya tidak ada sama sekali," tegas Akhmat Suyuti.
Maka dari itu, lanjut Suyuti, apabila ada ASN yang berpihak kepada salah satu partai atau salah satu paslon, seharusnya tidak dikenakan sanksi. Karena kepala daerahnya juga berlaku seperti itu.
“Ya seharusnya berlaku adilah. Karena di masyarakat kita ini, hukum adalah panglima tertinggi. Kalau aturannya begini, ya beginilah, jangan direkayasa, jangan dibuat-buat, jangan beralasan dan lain sebagainya," imbuhnya. (Anik)
