HELOINDONESIA.COM - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos, menilai saling serang antara capres dalam debat tahap pertama yang diselenggarakan oleh KPU RI adalah hal yang wajar.
Namun hal tersebut, tidak akan berpengaruh besar dalam mencari suara kepada para pendukung yang sudah terlanjur fanatik terhadap salah satu paslon.
"Artinya debat capres sebenarnya tidak akan berpengaruh besar pada perubahan pilihan politik bagi mereka yang sudah terlanjur fanatik pada figur atau tokoh kandidat capres-cawapres tertentu," kata subiran dalam keterangannya, Rabu (13/12).
Subiran juga menilai, debat capres bukanlah ajang gagah-gagahan, siapa yang paling baik retorika, paling tajam gagasan dan paling hebat pikirannya. Namun, debat adalah ajang para capres untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka benar-benar layak menjadi pemimpin.
Baca juga: Debat Perdana Capres Berlangsung Sengit, Begini Tanggapan KPU
"Karena mereka tidak sekedar tahu dan paham apa yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan. Tapi mereka tahu cara mewujudkan semua cita-cita besar dan tujuan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, sebagaimana yanhg tertuang dalam konsitusi," ucapnya.
Menurutnya respon masing-masing capres dapat diukur dari hal tersebut. "Saling serang titik lemah dan isu negatif ini sah-sah saja dan memang perlu agar publik tahu bagaimana respon masing-masing capres dalam membela dirinya dengan data dan fakta ataukah sekedar narasi subyektif," kata Subiran.
Subiran menilai, terkait tema debat perdana tentang hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi hingga kerukunan warga ini belum memunculkan gagasan dan program revolusioner dari masing-masing capres.
Baca juga: Debat Perdana, Ganjar Ingin Bekerja Sat Set Perbaiki Nasib Guru
"Semua yang disampaikan tidak ada perbedaan dengan yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi selama ini. Narasi dan aktornya saja yang beda," ujarnya.
Misalnya terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, baik Ganjar, Anies dan Prabowo sama-sama berkomitmen untuk memposisikan hukum sebagai panglima tertiunggi dalam memberantas korupsi dengan menguatkan KPK.
"Tidak ada program yang revolusioner untuk memperbaiki tatanan yang ada sekarang ini. Semua hanya sebatas narasi komitmen, tak ada gagasan konkret tentang pemberantasan korupsi, target waktu, metodologi, strategi, dan lain-laim," ujar Subiran.
