HELOINDONESIA.COM - Netralitas aparat menjadi isu yang menjadi perbincangan hangat pada Pilpres 2024. Pasalnya, netralitas aparat kerap dipertanyakan sehingga menimbulkan kekhawatiran publik terhadap hasil Pemilu yang jujur dan Adil.
Terkait hal itu Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai kekhawatiran itu cenderung berlebihan. Menurut dia tudingan ketidaknetralan Polri hanyalah gimmick politik demi mendongkrak simpatik publik.
"Apalagi jika akhirnya tudingan kecurangan menyasar banyak institusi negara tanpa disertai bukti-bukti nyata, ini menunjukkan langkah tersebut bukanlah tindakan yang pas dilakukan," kata Efriza dalam keterangannya dikutip Jum'at.
Dia juga menilai, kekhawatiran netralitas tersebut tidak mendasar. Sebab, Kapolri sudah menerbitkan telegram Nomor 2407/X/2023 tentang netralitas Polri dalam pemilu yang dijadikan pedoman seluruh anggota Polri, terkait hal-hal mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan pengamanan pemilu.
Baca juga: Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Untuk Jaga Netralitas di Pemilu 2024
"Undang-undang sudah mengatur dengan tegas bahwa setiap anggota Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis," ungkapnya.
Efriza menambahkan isu netralitas sebenarnya adalah hal yang positif untuk disampaikan ke publik sebagai bagian dari pendidikan politik.
Namun, jika sekadar jadi gimmick untuk meningkatkan simpati publik terhadap partai, maka akan membuat masyarakat justru berbalik memberikan persepsi negatif.
"Partai itu dianggap sekadar mencari panggung semata, mencari perhatian publik semata, ini malah blunder," katanya.
