LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat koordinasi bersama insan pers dan Panwascam di Pantai Mutiara Baru Labuhan Maringgai Sabtu (21/10/2023).
Rakor yang dibuka Ketua Bawaslu Lampung Timur Lailatul khoiriyah dihadiri sejumlah insan pers dan sekitar 60 panitia pengawas kecamatan dari 24 kecamatan mengambil tema "Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan dalam Melakukan Publikasi dan Dokumentasi Hasil Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Lampung Timur."
Pada rakor tersebut, Bawaslu juga menghadirkan tiga pemateri yakni akademisi Universitas Tulangbawang Dr. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari dan Karno Ahmad Satarya, MH dari Lampung Democracy Studies dan Khairuddin, sekretaris PWI Lampung Timur dan wartawan Helo Indonesia Lampung.
Ketua Bawaslu Lailatul Khoiriyah menjelaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 yang akan digelar serentak 14 Februari mendatang terus berjalan. Beberapa hari lalu padangan calon presiden dan wapres telah mendaftarkan diri ke KPU.
Baca juga: Jokowi Anggap Tidak Logis Gibran Dijadikan Cawapres Prabowo
Selain itu, tak lama KPU akan menetapkan calon anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Bawaslu sebagai lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang memiliki peran penting sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan.
Oleh sebab itu, karena tahapan pesta rakyat lima tahunan itu terus berjalan maka petugas pengawas baik tingkat kabupaten dan kecamatan hendaknya menyiapkan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
"Saya mohon teman-teman Bawaslu dan Panwascam dapat mempersiapkan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," kata Lailatul Khoiriyah.
Pada pelaksanaan tahapan hingga pelaksanaan Pemilu, dia berharap di Kabupaten Lampung Timur tak terjadi pelanggaran yang sangat masif.
Baca juga: Remaja Tewas Terpanggang dalam Rumah Terbakar di Lampura
Pelanggaran dimaksud baik dilakukan caleg pusat, provinsi, kabupaten, DPD atau tim pemenangan pemilihan presiden/wakil presiden.
"Kita berharap Pemilu di Kabupaten Lampung Timur minim pelanggaran dan demokrasi yang berkualitas," kata Ketua Bawaslu.
Akademisi UTB, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari menyampaikan materi berjudul "Implementasi Dokumentasi Hasil Pengawasan Pencalonan Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota" memaparkan terkait payung hukum pelaksanaan Pemilu 2024 baik yang sedang berlaku saat ini ataupun regulasi peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan pada pelaksanaan pemilu.
"UU Pemilu saat ini masih tetap berlaku dan tak menutup kemungkinan akan terjadi regulasi atau penyempurnaan. Dengan harapan akan terus menggasilkan demokrasi yang lebih berkualitas dan sedikit pelanggaran," tegas Mieke.
Karno Ahmad Satarya yang menyampaikan materi berjudul "Strategi Pencegahan Pelanggaran dan penanganan Pelanggaran Pengawasan Pemilu Kecamatan pada Tahapan Pencalonan Presiden, Wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Kabupaten Lampung Timur."
Baca juga: Massa Bakar Rumah Dini Hari di Padangratu, Lamteng
Mantan Bawaslu Provinsi Lampung itu mengungkapkan potensi pelanggaran yang terjadi pada arus bawah atau tingkat kecamatan. Dijelaskannya juga, apapun pelanggaran yang terjadi, petugas Panwascam punya tanggung jawab besar demi tegaknya demokrasi yang bersih dan berkualitas.
"Apapun pelanggaran yang ditemukan panwas kecamatan itu sudah diatur dengan undang-undang, pelaku pelanggaran ada sanksinya," tegas Karno.
Kemudian, Khairuddin menyampaikan materi berjudul "Pengembangan Konten Publikasi Media Sosial untuk Kualitas Hasil Pengawasan Pencalonan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024."
Sekretaris PWI Lampung itu mengajak Bawaslu, Panwascam, serta insan pers agar cerdas menyaring segala konten dan media sosial terkait tahapan pesta rakyat lima tahunan itu.
Sebab, saat ini, tak sedikit berita bohong atau hoaks bertebaran di kehidupan masyarakat hingga tingkat bawah atau pelosok, ujarnya.
" Ayo teman-teman Bawaslu, Panwascam dan insan pers, kita beri pencerahan kepada masyarakat dan jangan mudah percaya dengan konten yang tak jelas atau hoaks," pungkas Khairuddin yang juga wartawan Helo Indonesia Lampung. (Bila)
