HELOINDONESIA.COM - Sistem zonasi seleksi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) makin meresahkan masyarakat. Terlebih setelah Wali Kota Bogor Bima Arya menemukan banyaknya penyalahgunaan dengan pemalsuan alamat, sejumlah calon siswa bisa masuk sekolah favorit karena memalsukan alamat.
Hal ini menjadi sorotan DPR. Komisi X DPR akan memanggil Mendikbud Nadiem Makarim, dan akan memintanya jadi Katua Satgas PPDB, karena pejabat Satgas PPDBnya sekarang kurang efektif.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengakui bahwa polemik permasalahan sistem zonasi pelaksanaan sistem seleksi PPDB tidak menemui titik terang.
Hal tersebut banyak dikeluhkan oleh orang tua siswa, menurut Syaiful Huda, masalah ini harus diselesaikan bersama-sama dengan Kemendikbud.
Baca juga: Menko Mahfud MD Ungkap Filosofi Burung Maleo, Bisa Terbang Tinggi Tapi Tetap Mampu Berjalan di Tanah
"Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai," kata Huda di DPR rabu 12 Juli.
Ketua Komisi X DPR itu menyebutkan, penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi. Dia menyinggung pemalsuan alamat di sistem PPDB wilayah Bogor yang diungkap Wali Kota Bima Arya.
"Nah, satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023,” ujarnya.
Baca juga: Liburan Sekolah Kampung Inggris Pare Kediri, Diserbu Pelajar dan Mahasiswa dari Berbagai Penjuru
“Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya, oh tahun 2021 ditemukan ada fenomena pembuatan domisili baru banyak," kata Huda.
Dia mengatakan bahwa bakal meminta penjelasan dari Kemendikbud terkait hal itu. Dia meminta Nadiem Makarim menjadi Ketua Satgas PPDB itu sendiri.
"Kita akan minta penjelasan dari Kemendikbud, opini mereka seperti apa. Saya berdiri pada posisi akan minta minta dilakukan revisi perbaikan-perbaikan terhadap lubang-lubang sistem PPDB," kata Huda.
Baca juga: Ganjar Pranowo Paparkan Visi Pemberantasan Korupsi di Rakernas Apeksi
Sebagai Komisi X DPR dia meminta agar Mendikbud Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB agar ambil peran cepat dan efektif.
"Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB. Tadinya hari ini (rapat bareng Nadiem), kebetulan Mas Nadiemnya cuti. Jadinya (hari ini) hanya eselon I yang kita undang," kata Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR. (*)
(Winoto Anung)
