HELOINDONESIA.COM - Presiden Jokowi mengadakan kunjungan ke Australia, Prof Denny Indrayana menyambutnya dengan unjuk rasa dengan membentangkan spanduk dengan tulisan Jokowi Don’t Cawe-Cawe Stop Dynasty.” Terkait demo itu, Denny juga melakukan live FB (Facebook, Selasa sing pukul Jam 11 WIB.
“Hari ini, Selasa 4 Juli 2023, di Federation Square, Melbourne, Australia, kami melakukan aksi damai membawa bentangan spanduk yang berukuran 3x10 meter, dengan tulisan “Jokowi Don’t Cawe-Cawe Stop Dynasty,” tulis Denny Indrayana di Twitter.
Menurut dia, mulai tanggal 3 hingga 5 Juli besok, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia. Kenapa perlu dilakukan protes ini, menurut Denny karena cawe-cawe Presiden Jokowi itu melanggar demokrasi dan prinsip dasar konstitusi kita, untuk menegakan Pemilu yang jujur dan adil.
“Cawe-cawe Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana klaim yang disampaikan beliau. Justru, cawe-cawenya untuk kepentingan pribadi, politik, serta bisnis keluarganya. Sedangkan cawe-cawe yang harusnya dikerjakan Presiden, justru tidak dilakukan,” katanya.
Baca juga: Di Australia, Jokowi Ajak Investor Tanamkan Modal di IKN, Demokrat: Apaan Sih Ini Pak?
Denny Indrayana menunjukkan contoh, misalnya, mempercepat pembahasan dan penerbitan RUU Perampasan Aset. Dengan kekuatannya di Parlemen, Presiden seharusnya bisa membahas RUU Perampasat Aset secara cepat dan kilat.
Ini sebagaimana telah dilakukan untuk percepatan perubahan UU KPK yang justru melumpuhkan KPK, percepatan pembahasan UU IKN, percepatan pembahasan perubahan UU Minerba. Bahkan, untuk UU Cipta Kerja, Presiden menerbitkan Perppu.
“Jadi, untuk RUU Perampasan Aset, seharusnya Presiden bisa melakukan percepatan untuk penerbitan UU Perampasan Aset,” katanya.
Cawe-cawe, kata Denny Indrayana, juga bisa dilakukan oleh Presiden untuk menghentikan bisnis anak-anaknya yang sifatnya koruptif, karena tidak lain adalah trading in influence atau paling tidak suap dari para oligarki yang diberikan bukan sebagai modal, tetapi sebagai uang suap untuk anak-anak Jokowi.
Baca juga: Didesak Mundur Terkait Kasus BTS 4G, Ini Jawaban Menpora Dito Ariotedjo
“Cawe-cawe juga bisa dilakukan untuk menghentikan Moeldokogate, Presiden harus bertanggung jawab dengan pembegalan dan pencopetan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP-nya, yang tidak lain adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Karena itu adalah cawe-cawe yang sewajibnya dilakukan oleh Presiden Jokowi,” ungkap Denny Indrayana.
Tetapi, ujar Denny Indrayana semua cawe-cawe itu tidak dilakukan, justru cawe-cawe yang merusak demokrasi dan konstitusi (negative intervention) yang sekarang dikerjakan. Hentikan cawe-cawe itu, dan Stop Dynasty! “Jokowi Don’t Cawe-Cawe! Stop Dynasty!” tulis Denny Indrayana. (*)
(Winoto Anung)
