LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto meminta warga tanda tangan penolakan pembangunan TPA milik Pemprov Lampung di Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
"Warga sekitar hendaknga menandatangani penolakan TPA di wilayah itu apabila keberadaan pembangunannya membuat dampak buruk pada sawah dan kolam ikan warga," kata kader PDIP itu.
Dia mengatakan hal itu pada acara Bimtek Penanganan Sampah dengan anggota Komisi IV DPR RI dari PDIP Sudin dalam acara bimtek tentang sampah di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Sabtu (1/7/2023).
Nanang Ermanto mengucapkan terima kasih kepada Sudin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam memberikan arahan dan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.
Baca juga: Bingung Nyari Tempat Santai, Cafe Qabung Solusinya
"Saya tidak berpikir kalau Bapak Sudin datang ke sini karena membahas sampah sekecil ini. Dengan begini membuktikan bahwa Beliau hadir kesini memang karena benar-benar peduli dengan masyarakat Lampung Selatan," ucap Nanang.
"Karena kesehatan kita juga bergantung bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita, maka marilah kita jaga karena ini menyangkut dengan kehidupan dan kesehatan kita semua," tutup dia.
Bupati Lampung Selatan itu berjanju akan segera menindaklanjuti keluhan warga tersebut kepada Pemprov Lampung. Dia juga mengucapkan terimakasih kepada Sudin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam bimtek.
"Saya tidak berpikir kalau Bapak Sudin datang kesini karena membahas sampah sekecil ini. Dengan begini membuktikan bahwa Beliau hadir kesini memang karena Pak Sudin benar-benar peduli dengan masyarakat Lampung Selatan," ucap Nanang.
Baca juga: Kandungan Nutrisi dan 8 Manfaat Biji Kakao Bagi Kesehatan Tubuh Anda
"Karena kesehatan kita juga bergantung bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita, maka marilah kita jaga karena ini menyangkut dengan kehidupan dan kesehatan kita semua," tutup dia
Sudin meminta kadernya, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengevalusi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik Pemprov Lampung di Kecamatan Natar.
Alasan Ketua Komisi IV DPR RI itu, TPA Pemprov Lampung seluas 2 hektare tersebut berada dekat pemukiman warga. "TPA bisa berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar," ujarnya dalam dalam acara bimtek tersebut.
Kepala Desa (Kades) Tanjungsari Prayit pada sesi diskusi bersama Sudin mengungkapkan bahwa sampah yang ada saja sudah mengganggu kenyamanan warga sekitarnya. "Baunya sangat menyengat," ujarnya.
Bahkan, budidaya ikan, sawah warga, serta jalan rusak karena mobil angkutannya hilir-mudik dengan puluhan ton sampah. "Ketika hujan, air dari limbah sampah mengalir ke sawah milik warga," tandasnya. (Hajim)
