LAMPUNG,HELOINDONESIA.COM- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sudah mengeluarkan Surat Edaran Dana Bagi Hasil (SE DBH) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 untuk 15 kabupaten dan kota. Namun, kenyataannya, jelang tutup tahun, belum terbayar semua, bayarnya juga ngicrit-icrit (sedikit-sedikit).
Kepala BPKAD Kota Bandarlampung M. Ramdhan mengatakan seharusnya Provinsi Lampung memikirkan kelangsungan anggaran dari DBH yang memang sudah menjadi haknya Pemkot Bandarlampung dan sudah masuk APBD buat anggaran rutin.
Namun, selama ini, katanya, ketika jadwal pembayaran, tahu-tahu diberi sekian (ngicrit-icrit), misalnya dibayar Rp100 juta dan suratnya menyusul kemudian.
Baca juga: Semua OPD Pemkot Balam Pantau Nataru agar Nyaman dan Aman
Hingga hingga beberapa hari lagi Tahun Baru 2024. "Pembayaran Triwulan 1 saja tidak terbayar penuh," katanya kepada Helo Indonesia Lampung, Senin (25/12/2023).
Pemkot Bandarlampung seharusnya mendapatkan DBH Triwulan I Tahun 2023 sebanyak Rp35 miliar. "Tapi, ini, separuhnya saja tidak ada, apa lagi triwulan berikutnya, kemungkinan tidak bakalan selesai," ujarnya.
Diungkapkan Ramdhan, dana bagi hasil yang belum disalurkan seperti DBH Pajak PKB. "Kita berharap Pemprov Lampung membayarkan full dana bagi hasil sesuai dengan rancangan anggaran belanja kita," katanya.
Menurut dia, tak hanya Pemprov Lampung saja yang harus memenuhi belanja wajib, kabupaten-kota juga mempunyai kewajiban yang sama untuk belanja pegawai, dll dari DBH yang sudah masuk sebagai pendapatan APBD kabupaten/kotanya
"Kami berharap Pemprov Lampung membayarkan full DBH. Jika seperti saat ini, anggaran APBD juga ikut tidak sesuai dengan rancangan anggaran belanja kita," tukasnya. (Hajim)
