SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Bawaslu Kota Semarang sukses mempertahankan gelar Terbaik 1 Pengelolaan JDIH Bawaslu Tahun 2023 Kategori Umum tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rakernas Dokumentasi Hukum dan Apresiasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada 20 - 22 Desember 2023 di Hotel Santika Premiere ICE BSD City Kabupaten Tangerang.
Selain itu, Bawaslu Kota Semarang juga meraih Penghargaan Pengelolaan Data Terbaik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kategori Khusus.
Baca juga: Kebakaran Rumah di Kaligondang Tewaskan Satu Orang, Api Berasal dari Dapur
Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman mengungkapkan, penghargaan yang diperoleh Bawaslu Kota Semarang diajang JDIH Bawaslu Award tahun ini, berkat kerja keras jajaran.
"Kami bersyukur Bawaslu Kota Semarang bisa menjadi yang terbaik 1 dalam 2 tahun berturut-turut di ajang JDIH Bawaslu Award. Hasil ini berkat kerja keras antar divisi, yang selalu di-support oleh jajaran Sekretariat hingga Panwaslu Kecamatan,'' ujarnya dalam rilisnya Minggu 24 Desember 2023.
Arief menambahkan, pengelolaan JDIH Bawaslu Kota Semarang berdasarkan pada Permenkumham tentang Standar Pengelolaan JDIH, Perbawaslu tentang JDIH, SE Bawaslu tentang Teknis Pengelolaan JDIH, serta indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Pusat JDIH Bawaslu.
Baca juga: BKKBN: Cegah Stunting untuk Siapkan Generasi Unggul Indonesia Emas 2045
Acara JDIH Award 2023 tersebut dihadiri Anggota Bawaslu Republik Indonesia Totok Hariyono, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM I Gusti Putu Milawati, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Agung B.G.B Indraatmaja, Kordiv dan Kabag yang membidangi hukum Bawaslu Provinsi se-Indonesia serta juga Bawaslu Kabupaten/Kota terundang.
Jadi Lentera
Totok Hariyono dalam sambutannya mengatakan, JDIH dan Divisi Hukum harus menjadi lentera bagi Divisi yang lain.
"JDIH dan Divisi Hukum harus menjadi lentera, karena negara kita ini adalah negara hukum, Kordiv hukum harus menjadi lentera untuk semua divisi,'' ungkapnya.
Baca juga: Seleksi Petugas KPPS Harus Selektif untuk Antisipasi Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik
Kemudian, I Gusti Putu Milawati dalam sambutannya mewakili BPHN mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bawaslu, yang selalu konsisten mengembangkan JDIH di lingkungan Bawaslu.
"Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Bawaslu, yang secara konsisten berupaya mengembangkan JDIH di lingkungan Bawaslu, sehingga dapat berdaya guna bagi masyarakat, khususnya masyarakat pemilih, dan pihak pihak yg berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu,'' bebernya. (Aji)
