KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan November - Desember 2023 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal yang akan diutang dan baru akan dibayarkan pada Februari 2024 mendatang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal, Mardi Edi Susilo saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 7 November 2023 membenarkan, bahwa TPP ASN bulan November 2023 direncanakan akan diutang dan dibayarkan melalui APBD tahun 2024 nanti.
Baca juga: Yuk Ketahui Manfaat dari Semangka, Buah yang Dikaitkan dengan Simbol Perlawanan Masyarakat Palestina
"Mungkin di sekitar bulan Februari 2024. Kalau TPP Desember itu biasanya dibayarkan di Januari. Karena TPP ini berkaitan dengan kinerja. Kalau November harusnya dibayarkan di Desember," ujar Mardi.
Mardi menyebut, TPP yang rencananya akan dihutang tersebut berjumlah Rp 10.5 miliar. Hal tersebut disebabkan karena adanya kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan dalam membayar belanja TPP tersebut.
"Jadi memang pada saat APBD Penetapan tahun 2023 ada kondisi dimana pendapatan dan belanja tidak seimbang. Kemudian di APBD Perubahan ada rasionalisasi pendapatan dan belanja supaya seimbang," terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan, rasionalisasi tersebut berimbas pada penurunan pendapatan dan belanja daerah.
"Pendapatan turun tapi belanja tidak turun signifikan. Misalkan pendapatan turun lima tapi belanja turunnya cuma tiga. Nah masih ada gap dua. Gap dua inilah salah satunya jadi hutang belanja TPP," jelas Mardi.
Koordinasi dengan Bapenda
Dia menambahkan, selain utang TPP, saat ini pihaknya masih menghitung terkait belanja apa saja yang nantinya akan diutang akibat dari rasionalisasi tersebut.
"Harapan kami itu bisa kami cukupi, tapi kalau tidak bisa kita cukupi kita akan cari opsi yang baik," imbuh Kepala BPKAD Kendal.
Baca juga: Sudah Mendapat Izin dari Sang Istri, Aldi Taher akan Adopsi Anak Yatim Palestina
Dirinya berharap, kebutuhan dana belanja daerah dapat terpenuhi dari pendapatan pajak maupun pendapatan lainnya.
"Kami juga berkoordinasi dengan Bapenda. Harapan kami target PAD 2023 bisa tercapai 100 persen," tandasnya.
Mardi juga berharap, kedepan seluruh eksekutif dapat menyamakan persepsi agar dalam pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik, terukur dan akuntabel, sehingga dapat tercipta keselarasan antara pendapatan dan belanja. (Anik)
