HELOINDONESIA.COM - Arah langkah politik yang dipilih Presiden Jokowi semakin jelas melawan arus demokrasi setelah keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang diketuai oleh iparnya sendiri, Anwar Usman.
Keputusan untuk meloloskan anak Jokowi menjadi cawapres mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk dari Ormas Nahdliyyin United.
Sebagai Leader Nahdliyyin United, Muhammad Rofi`i Mukhlis alias Cak Rofi'i menganggap bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sedang terancam.
“Demokrasi di Indonesia saat ini sedang terancam, merosot ke titik nadir akibat Presiden Jokowi mulai tidak dapat bersikap netral di Pemilu 2024 pasca keputusan MK. Seharusnya sebagai seorang presiden, sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang menjujung tinggi hukum dan demokrasi serta sebagai negarawan ucapannya tetap konsisten, tidak berubah-ubah dan dapat bersikap tegas dengan melarang anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres dari hasil kerja iparnya, paman dari Gibran yang menjabat sebagai Ketua MK yang mengubah aturan usia cawapres!” kata Leader Nahdliyyin United, Muhammad Rofi`i Mukhlis alias Cak Rofi`i, dalam siaran persnya.
Baca juga: Badan Anggaran DPRD Sampaikan Laporan KUA dan PPAS RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2024
Cak Rofi'i juga menyampaikan bahwa dari prosesnya sudah sangat jelas dengan keputusan MK tersebut memang sudah didesain untuk meloloskan Gibran menjadi cawapares dari Prabowo Subianto.
Sebagai Ketua MK, Anwar Usman yang merupakan ipar dari Presiden Jokowi, menjadi yang paling banyak dilaporkan dari diproses Majelis Kehormatan MK (MKMK) saat ini atas keputusannya mengubah usia cawapres yang meloloskan keponakannya, Gibran sebagai cawapres.
Ia juga mengatakan bahwa masyarakat sipil harus berani bersuara untuk menyelamatkan demokrasi melalu berbagai media.
“Kita semua, terutama masyarakat sipil, harus bergerak menjadi kelompok penekan, pressure group untuk menyelamatkan demokrasi dengan cara terus bersuara di berbagai media online maupun offline, melakukan aksi demonstrasi atau melakukan gugatan secara hukum karena adanya indikasi-indikasi abuse of power atau tindakan penyalahgunaan wewenang dengan tangan besi kekuasaan di berbagai lembaga tinggi negara, bukan hanya di MK saja, demi meraih kemenangan di pemilu, khususnya pilpres 2024 nanti," ujar Cak Rofi'i.
Namun, menurut Cak Rofi'i, yang terpenting lagi adalah menyelamatkan institusi kepresidenan.
Jjangan sampai Presiden Jokowi bertindak keluar batas dengan mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres dalam bentuk fasilitasi dan menjadikan Istana Negara sebagai tempat pertemuan dan markas pemenangan capres dan cawapres tertentu serta menggunakan menteri dan wakil menteri yang masih aktif mengemban tugas pemerintahan untuk bekerja menjadi tim sukses pasangan capres dan cawapres tertentu.
Baca juga: Pekerjaan Manusia Semakin Terancam, 5 Profesi Ini Bisa Digantikan oleh ChatGPT
Hal ini sudah mulai terjadi dan telah ramai diberitakan, seperti Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Raharjo, yang oleh beberapa media diberitakan diduga pernah memimpin rapat membahas dukungan kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
