Helo Indonesia

Pemkab Lamtim Belum Bayar Hutang Rp560 Juta untuk 112 Pilkades

Nabila Putri - Peristiwa
Senin, 6 Nov 2023 15:13
    Bagikan  
Pemkab Lamtim Belum Bayar Hutang Rp560 Juta untuk 112 Pilkades

Simulasi Pilkades Serentak Lamtim 2023 (Foto Ist)

LAMPUNG.HELO INDONESIA.COM -- Pemkab Lampung Timur (Lamtim) ternyata masih punya hutang Rp560 juta kepada aparat desa buat biaya pelaksanaan 112 Pilkades Serentak Kabupaten setempat. Pemkab baru mengucurkan Rp13 juta dari Rp18 juta ke setiap pilkades.

Sisanya, Rp5 juta, aparat setiap desa pinjam untuk menalangi biaya penyelenggaraan agar sesuai jadwal, lancar, dan sukses. Namun, hingga sepekan, belum juga ada tanda-tanda pengembalian kekurangannya.

"Kami nggak butuh penghargaan dari negara atau pemerintah. Tapi tolong salurkan kekurangan Rp5 juta per desa. Karena uang itu untuk bayar hutang panitia," ujar Taslim, ketua Panitia Pilkades Surabaya Udik.

Baca juga: Dukung Palestina, Anies, Prabowo dan Cak Imin Pasang Foto Profil Semangka

Hal senada dikatakan Imron, ketua Pilkades Desa Kedaton Satu, Kecamatan Batanghari Nuban. Pemkab Lampung Timur belum melunasi biaya Rp5 juta bagi tujuh desa kecamatannya yang menggelar pilkades.

"Kami sangat membutuhkan biaya yang tak seberapa dfersumber dari APBD dan APBD-P itu sangat diperlukan untuk melunasi kekurangan selama tahapan pilkades berlangsung.

"Jumlahnya sangat kecil, tapi sangat berarti bagi kami panitia untuk melunasi pinjaman biaya selama tahapan hingga pilkades digelar," tegas Imron.

Pemkab Lamtim menggelar 112 Pilkades dari total 264 desa. "Pilkades sudah kami laksanakan dengan baik dan lancar. Tapi, sisa Rp5 juta untuk tiap desa termasuk desa kami belum disalurkan," katanya diamini panitia lain.

Baca juga: Putusan MKMK Berdampak pada Pencalonan Gibran di Pilpres 2024

"Masa iya uang yang nggak seberapa itu tidak dibayarkan. Sedangkan selama tahapan hingga pilkades panitia kerja siang malam," ujar Budi, ketua Pilkades Labuhanratu Danau Wayjepara.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Timur Heriyansyah mengatakan hal tersebut sudah dibahas Komisi I DPRD Lampung Timur melalui dengar pendapat.

" Soal apa hasilnya, silakan teman-teman wartawan tanya langsung ke Komisi I," ujar mantan Sekretaris Dinas Kominfo itu.

Sementara, Ketua Komisi I Gunardi daat dihubungi lewat telepon, meskipun aktif tapi politisi PKB itu tidak merespon. (Khairuddin)