HELOINDONESIA.COM - Kini, dinamika politik kelompok buruh makin dinamis. Beberapa hari terakhir, ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogya menggalang dukungan terhadap bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.
Mereka mengaku pindah dukungan, semula mendukung capres Ganjar Pranowo. Dinamika politi buruh terjadi di berbagai tempat, sepertinya dari dinamika yang muncul di media, buruh berduyun-duyun mengalihkan pilihan ke Anies Baswedan.
menurut Sudirman Said selaku Juru Bicara Anies Baswedan, para buruh di Bandung, Sumedang, Batam, Purwakarta, Jogja dan DKI telah terlebih dulu menyatakan dukungan ke Anies, dan akan menyusul dukungan para buruh kepada Anies di berbagai kota di Jawa Timur.
Sosilog Musni Umar mengamati pergerakan politik buruh belakangan ini. Kebetulan, Musni Umar pernah jadi buruh. Menurut dia, harus diakui, mengalirnya dukungan buruh terhadap Anies Baswedan, calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan (KPP), setidaknya disebabkan lima faktor:
Baca juga: Pakar Unair: Ganjar Pranowo Bisa Kalah Kalau PDIP Tidak Memperbaiki Sikap ke Jokowi
Pertama, kebijakan Anies terhadap buruh/pekerja saat menjabat Gubernur DKI. Sewaktu Anies menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta, dia membuat kebijakan yang dinilai berpihak pada buruh/pekerja.
“Mereka merasakan kebijakan Anies di Jakarta terbukti berpihak pada kesejahteraan buruh/pekerja,” kata Musni Umar.
Hal kedua, Anies punya kemampuan dan keberanian membuat terobosan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi buruh. Dia mempunyai kemampuan membuat kebijakan (policy making) yang berpihak pada buruh dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.
Buktinya, Anies sewaktu menjadi Gubernur DKI merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya hanya sebesar 0,8 menjadi 5,1 persen pada Sabtu (18/12/2021).
“Tidak ada Gubernur yang berani melakukan karena berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat. Anies mengatakan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta merupakan hasil kajian dan perhitungan dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia yang mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen,” katanya.
Lantas Ketiga, hanya Anies Baswedan yang berani menerima buruh yang berdemo dan mengajak berdialog dengan mereka untuk mendengarkan tuntutan mereka dan mencari solusi atas permasalahan buruh yang dihadapi.
“Keempat, buruh merasa terdesak akibat kebijakan outsourcing dan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Mereka berdemo berjilid-jilid tidak ada yang merespon apalagi mengabulkan tuntutan mereka,” ujar Musni Umar.
Yang kelima, membanjirnya buruh asing dari China yang mengisi lowongan kerja di berbagai perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia. “Sejatinya hanya tenaga ahli yang dipekerjakan, faktanya buruh kasarpun di bawah dari China,” ujar sosiolog Musni Umar. (**)
(Winoto Anung)