HELOINDONESIA.COM - Pertamina diminta menghentikan wacana penghapusan Pertalite pada tahun 2024. Sebab, hal itu bukan domain Pertamina sebagai operator produksi dan distribusi BBM, melainkan wilayah kerja pembentuk kebijakan, yakni pemerintah.
“Pemerintah, sebagai regulator saja tidak mengangkat masalah ini, masak Pertamina bikin heboh masyarakat dengan isu seperti itu,” ungkap Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.
Menurut dia, wacana penghapusan Pertalite adalah isu yang sensitif bagi masyarakat, karena daya belinya masih lemah pasca pandemi Covid-19, apalagi di di tahun politik menjelang Pemilu.
“Belum lagi yang diusulkan sebagai pengganti Pertalite adalah Pertamax 92 green, yang diperkirakan harganya lebih mahal dari harga Pertalite eksisting, bahkan dari Pertamax 92,” tambah anggota Fraksi PKS itu.
Baca juga: KPU Buka Pendaftaran Capres-Cawapres Mulai 10 Oktober 2023
Selain itu, lanjutnya, ternyata bioethanol produksinya terbatas di dalam negeri jadi harus impor. Ini kan sama artinya dengan memaksa rakyat untuk membeli BBM yang lebih mahal, karena BBM yang murah, yakni Pertalite, dihapus.
“Juga memaksa negara untuk mengimpor bioethanol, karena produksi dalam negeri minim. Kalau itu dilakukan, beban negara akan semakin berat. Negara rugi, karena defisit transaksi migas semakin membengkak,” tandas Mulyanto.
Dia melihat Pertamina off side dalam masalah ini. Karena itu Pertamina sebaiknya tidak membahas masalah penghapusan Pertalite itu lagi.
“Siapa yang untung bila rencana ini benar-benar dilaksanakan? Yang untung adalah para importir dan mafia migas. Sementara masyarakat akan semakin berat. Sudah jatuh tertimpa tangga pula,” ungkapnya.
Sebagai anggota Komisi VII yang membidangi energi, Mulyanto menolak wacana penggantian BBM jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92 awal tahun 2024.
Menurutnya rencana itu masih perlu dikaji lebih dalam karena menyangkut aspek teknis, keekonomian, dan besaran subsidi untuk produksi serta distribusi.
Baca juga: Terungkap, Gaji Diplomat Indonesia Sudah 12 Tahun Belum Naik DPR Sedang Perjuangkan
Terlebih lagi hingga kini, DPR dan Pemerintah, sebagai lembaga pembentuk kebijakan, belum pernah membicarakan rencana tersebut. Sehingga sangat aneh bila tiba-tiba beredar wacana penggantian BBM murah bagi masyarakat tersebut.
“Setahu saya hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana Pemerintah menghapus Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024, termasuk dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM yang membahas asumsi makro dan subsidi migas untuk tahun anggaran 2024”.
Dari sisi kebijakan subsidi BBM sendiri, sebagaimana tercermin dalam Asumsi Makro APBN 2024, yang baru saja ditetapkan Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Kamis 31/8/2023 tidak ada pembicaraan terkait penghapusan Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada 2024.
Baca juga: Begini Perubahan Terjadi Dalam Penguasaan Permainan Bola Arema FC Dibawah Komando Fernando Valente
Sebelumnya, dalam RDP bersama BUMN Pertamina, Rabu 30 Agustur 2023 di DPR, Komisi VII DPR mendengarkan paparan mengenai beberapa progress kerja dan perencanaan yang ada dalam BUMN Pertamina.
Di sana kemudian Pertamina menyampaikan wacananya untuk menghadirkan bahan bakar minyak yang ramah dengan lingkungan di antaranya dengan menghadirkan Pertamax green 92 dan Pertamax green 95. (**)
