HELOINDONESIA.COM - Utang tiga BUMN karya membengkak. Ketiga BUMN itu mendapat suntikan modal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) yang harus mendapat persetujuan DPR.
Hal itu disampaikan oleh Anis Byarwati, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR, terkait kunjugan kerja ke PT KAI di Bandung.
Dia membeberkan, tiga BUMN yang akan disuntik dana lewat PMN itu adalah PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, dan PT KAI.
Menurut Anies, berdasarkan laporan Kemenkeu, utang PT Hutama Karya sebesar Rp71,53 triliun, dan diperkirakan hingga tahun 2026, PT Hutama Karya mengalami kerugian sebesar Rp6 triliun.
Baca juga: Sekjen PAN: Putusan MK Sejalan Nilai-nilai Demokrasi One Man, One Vote, One Value
Anis juga memaparkan bahwa PT Hutama Karya mengalami kerugian sekitar Rp2 triliun pada tahun 2020 dan Rp2,4 triliun pada tahun 2021.
Menurut dia, hal itu disebabkan karena beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sehingga bunga pinjaman sudah mulai dihitung, namun sebagian ruas dari JTTS ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study yang direncana kan di awal.
“Kami berharap, Kementerian BUMN yang bertugas, memberikan penilaian BUMN yang layak mendapatkan PMN, ke depan harus bekerja lebih cermat,” tegas Anis.
Selain itu, Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga menyesalkan terjadinya masalah pada laporan keuangan PT Wijaya Karya. Anis mengkritisi ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang tidak disertai kemampuan domestik dalam pembiayaannya.
Baca juga: Anas Urbaningrum Sindir SBY: Terimaji ‘Chaos’ Terbukti Saos, untuk Sistem Proporsional Terbuka
"Persoalan BUMN PT Wijaya Karya tidak lepas dari ambisi program infrastruktur pemerintah yang membebani BUMN PT Wijaya Karya,” ujarnya.
Anis Byarwati menambahkan, proyek yang tidak masuk secara pertimbangan ekonomi tetap dikerjakan sehingga memberatkan neraca BUMN karya.
“Sehingga diantara akar masalah menggunungnya utang BUMN adalah kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur nasional," tutup Anis.
Kunjungan kerja ke Bandung ini dilakukan dalam rangka penelaahan BAKN terhadap LHP BPK tentang PMN terhadap BUMN. Wakil ketua BAKN, Anis Byarwati, pada pertemuan ini menegaskan bahwa BAKN perlu menggali lebih dalam terhadap persoalan-persoalan terkait PMN yang harus diperbaiki.
Baca juga: MK Tolak Permohonan Sistem Pemilu Tertutup, Sistem Proporsional Terbuka Tetap Berlaku
"Karena BAKN, tugasnya membuat rekomendasi terkait dengan topik PMN terhadap BUMN. Jadi bukan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan di komisi. Tetapi kita mencari solusi yang terbaik," tutur Anis dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/6/2023).
Dalam pertemuan tersebut, tiga BUMN penerima PMN, yakni PT. KAI, PT. Wijaya Karya, dan PT. Hutama Karya, diketahui merupakan BUMN yang memiliki nilai utang paling besar. (*)
(Winoto Anung)
