HELOINDONESIA.COM - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani,menilai Mahfud mengakui bahwa pemerintah gagal dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
Prnyataan politisi PPP tersebut merespon pendapat Mahfud Md soal korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi dan bahkan ada transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan.
Sebab menurut Arsul, pernyataan Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyinggung soal korupsi kian parah. "Ini berarti sebuah pengakuan dari pemerintah sendiri bahwa jajaran rumpun kekuasaan eksekutif termasuk lembaga-lembaga penegakan hukum terkait tidak berhasil atau gagal," kata Arsul dalam keterangannya, dikutip, Senin (12/6/2023).
Arsul memaperkan bahwa pemberantasan korupsi mulai pencegahan dan penindakan itu tanggung jawab utamanya ada di lembaga-lembaga pemerintahan maupun penegakan hukum. "Jika pemerintah gagal, maka ada ketidakberhasilan program Pemerintah yang diletakkan dalam Stranas Pemberantasan Korupsi," imbuhd ia.
Baca juga: Hasrat Terpendam, Janji Tak Ditepati, Penyuka Batang Lembek LGBT Ini Tewas Dibunuh Sang Kekasih
Arsul meminta program pencegahan dan penindakan korupsi tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
"Jika Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan demikian, maka berarti perlu ada overhaul menyeluruh baik di bidang pencegahan maupun penindakan," saran dia.
Arsul juga meminta agar Mahfud MD tidak hanya menyoroti DPR saja. Sebab, perilaku koruptif itu tidak hanya terjadi di parlemen. Menurut dia Lembaga pemerintahan pun perlu dilakukan audit sebagai langkah pencegahan tindakan korupsi.
Baca juga: Polda Jateng Bongkar 26 Kasus TPPO, 1.137 Korban Sudah Diberangkatkan ke LN, 33 Tersangka Diringkus
"Tidak fair kalau yang disoroti yang di DPR saja. Sebaiknya yang di pemerintahan juga perlu diaudit, yakni mereka-mereka yang menjadi pejabat pemerintahan dan berfungsi sebagai regulator," tegas dia.
Melalui akun Twitter resminya, Mahfud MD buka suara terkait pernyataan Arsul itu. Mahfud meminta semua pihak mengakui bahwa perilaku koruptif semakin merajalela naik di lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga penegak hukum.
"Kan sdh lama kita harus mengakui, Pak Asrul. Tidak mengakui fakta, berarti kita bodoh atau pura-pura bodoh. Bukan pemerintah eksekutif sj yang gagal. Tapi yang masuk penjara kan banyak DPR, menteri, hakim agung dll. Mari Hindari kebiasaan menghindari cermin," tulis Mahfud MD dilansir, Senin.
